PADANG – Seluruh daerah kabupaten dan kota untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki. Pemerintah kabupaten dan kota harus meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menggenjot percepatan pembangunan.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Bano meminta hal itu saat menghadiri rapat koordinasi kepala daerah se Sumatera Barat di Pangeran Hotel, Padang, Senin (12/11). Dia menegaskan, pemerintah daerah dituntut lebih serius lagi melaksanakan program pembangunan terutama yang berdampak langsung kepada perekonomian masyarakat.
“Saat ini, rata-rata PAD kabupaten dan kota masih berada di bawah 10 persen, ini harus ditingkatkan dengan memaksimalkan penggarapan potensi sumber daya alam melalui program yang harus dilaksanakan secara lebih serius,” tegasnya.
Dia menilai, seluruh daerah di Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk mendongkrak PAD. Mulai dari sektor pertanian sebagai penopang utama perekonomian, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan hingga sektor pariwisata.
“Sumbar memiliki banyak potensi seperti tersebut. Butuh keseriusan untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi,” tambahnya.
Dia mengungkapkan, secara nasional target PAD pemerintah daerah adalah 10 persen. Namun, kondisi saat ini tergambar dari komposisi APBD kabupaten dan kota, PAD hanya pada kisaran 5 sampai 10 persen.
“Harus digarap lagi potensi-potensi yang ada untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal karena program pembangunan membutuhkan biaya yang besar dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan agar pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota untuk menindaklanjuti setiap kerja sama yang telah ditandatangani dengan negara lain. Baik di bidang pariwisata maupun di sektor perdagangan dan sebagainya. APBD Provinsi Sumatera Barat masih sangat terbatas sehingga tidak cukup untuk menstimulus kabupaten dan kota. Anggaran daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota masih besar tersedot kepada belanja pegawai.
“Untuk menggenjot PAD, tentu membutuhkan pendanaan dari sektor lain yang menjadi potensi strategis daerah yang perlu digarap secara maksimal agar program pembangunan mendapat pembiayaan yang cukup dan berjalan optimal,” tegasnya. (fdc)
Komentar