PADANG – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang melakukan kunjungan lapangan (kunlap) ke Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PRKPP) Kota Padang, Rabu(25/1) siang untuk menindaklanjuti hearing sehari sebelumnya. Kunlap dipimpin Koordinator Komisi III, Wahyu Iramana Putra didampingi Ketua Komisi III, Zulhardi Z.Latif, anggota komisi III Wismar Panjaitan dan Dian Angraini.
Dalam kesempatan tersebut, mencuat wacana kurang komunikatifnya Pemerintah Kota (Pemko) Padang dengan DPRD Kota Padang dalam eksekusi program-program kerja. “Banyak hal yang ingin kami konfirmasi. Ini demi tercapainya sinergisitas dalam membangun Kota Padang,” ujar Wahyu.
Wahyu mencontohkan, terkait masalah program bedah rumah, ada kejanggalan yang ditemukan. Semisal, ada keluarga yang mampu, memiliki mobil, tapi rumahnya tetap mendapat jatah dibedah. Kemudian juga soal rencana tanah empat hektare di Aia Pacah yang katanya untuk membangun kantor DPRD Kota Padang, ia mempertanyakan sudah sejauh mana perkembangannya.
Kepada Dinas terkait, Wahyu berpesan agar berhati-hati dalam merealisasikan program. Apalagi, tahun ini adalah tahun politik di Kota Padang karena 2018 Pilkada. Jangan sampai semua menjadi fasilitas politik.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi III Zulhardi. Z Latif menegaskan agar Pemko tidak memaksakan satu program jika memang sulit untuk direalisasikan. Misalnya saja untuk pembangunan Kantor DPRD di Aia Pacah. Menurutnya, jika memang tanah di sana tidak bisa, tidak perlu dipaksakan. “Bisa dicari yang lain,” pungkasnya.
Sementara, anggota Komisi III Dian Anggraini Oktavia (Nasdem) menyayangkan kurangnya komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif. “Komunikasi kurang. Kita mau mengawasi kegiatan jadi sulit, rasanya kok sudah putus hubungan. Harapan kami, ada konektivitas yang erat dan baik antara Pemko dan DPRD, sehingga kegiatan pembangunan berjalan lancar, baik, dan terkontrol,” ungkap Dian. (baim)
Komentar