JAKARTA – Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit bersama beberapa Bupati dan Walikota se-Sumbar melakukan audiensi dengan Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dhakiri yang bertempat di BPPLK Bekasi, Jakarta, Selasa (18/9).
Nasrul Abit menjelaskan, kebijakan pengelolaan ketenagakerjaan Sumbar 2018/2019 mempunyai sarana prasarana dan daya dukung 14 BLK yang tersebar di kab/ kota, sementera ada 7 BLK menerima bantuan Kemenaker RI tahun 2018.
Wagub mengungkapkan, dalam regulasi ketenagakerjaan di Sumbar telah menyusun dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) Provinsi Sumbar Tahun 2017 s/d 2021, sedangkan untuk PKTD kab/kota Se-Sumbar kecuali Kota Padang Panjang dan Kab. Mentawai dalam proses penyelesaian. Sementera untuk Raperda Provinsi Sumbar tentang pengelolaan Ketenagakerjaan masih tahap proses pembahasan bersama DPRD Provinsi Sumbar.
Wagub juga menyampaikan, program kegiatan 2018 dan rencana aksi 2019 dengan beberapa kegiatan antara lain seperti, pelatihan berbasis kopetensi pada 2018 paket pelatihan sebanyak 505 paket dengan 8080 dengan dana APBN 363 paket, APBD provinsi 37 paket, APBD kab/kota 88 Paket dan dana desa/nagari 27 Paket sementara itu untuk tahun 2019 rencana 736 paket pelatihan dengan 11.776 peserta.
Pemagangan dalam dan luar negeri pada tahun 2018 telah menempatkan 382 orang tenaga kerja magang di dalam negeri sementara 78 orang tenaga magang di kirim ke jepang. Rencana peserta tenaga magang dalam negeri 932 orang sementara buat tenaga magang ke Jepang 400 orang
Bursa Khusus Online ( BKOL) Tahun 2018 Merupakan pengembangan aplikasi Bursa Kerja Khusus ( BKK) dan BKOL untuk mempertemukan pencari kerja khususnya SMK dengan pemberi kerja Senergitas BKk online dengan melibatkan 255 SMK se-Sumbar 8.300 perusahaan mikro & kecil dan usaha menengah dan besar.
Kerjasama Dinas Keminfo, Didukcapil, Disdik dan Disnakertrans, sedangkan untuk Tahun 2019 strategi menjembatani 10.000 lulusan SMK untuk ditempatkan pada badan usaha di dalam dan luar
“Pengembangan kapasitas lembaga tahun 2018 finishing pembangunan LK Kab. Mentawai dan Pasaman Barat
akreditasi lembaga pelatihan kerja, APBN 25 LPK dan APBD 20 LPK. Pelatihan uji metelogi bagi calon instruktur PNS dan Non PNS 50 orang. Peningkatan kapasitas instruktur BLK UPTP UPTD Kab/Kota di Sumbar,” ujar wagub.
Dalam auduensi, Menteri Tenaga Kerja menyambut baik program provinsi Sumbar kedepannya.
Dalam hal ini peran dari kebijakan kepala daerah provinsi dan kab/kota dengan memperbanyak pelatihan keterampilan dan kapasitas meningkatkan kapasitas SDM serta melakukan pendekatan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk kementerani tenaga kerja.
“Alhamdulilah pada tahun 2019 kita mendapatkan alokasi anggaran sekitar 5,7 Triliun,” ujar Nasrul Abit Senang.
Ada 7 (tujuh) yang mendapat bantuan dari kementerian tenaga kerja melalui dana APBN, BLK Lubuk Sikaping (Kab. Pasaman), BLK Sijunjung (Kab. Sijunjung), BLK Sungai Dareh (Kab. Dharmasraya). (Peb)
