PADANG- Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat bersama TPID kabupaten dan kota menggelar pertemuan tingkat tinggi (High Level Meeting/HLM), Kamis (23/9/2021). HLM tersebut membahas strategi dan inovasi pengendalian inflasi sekaligus sebagai penguatan strategi koordinasi antar TPID.
Penyelenggaraan HLM TPID se-Sumbar dibuka oleh gubernur selaku Ketua TPID Provinsi, Mahyeldi. Sementara kegiatan diskusi dipimpin oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumbar Wahyu Purnama A.
Terkait kegiatan itu, Wahyu Purnama mengungkapkan beberapa poin penting yang menjadi pembahasan diskusi. Pertama terkait strategi pengendalian inflasi daerah di akhir tahun 2021.
“Kemudian inovasi pengendalian inflasi daerah di tahun 2022 dan terakhir berkaitan dengan sinergi dan koordinasi TPID ke depan,” ungkap Wahyu.
Dia memaparkan, realisasi inflasi di Sumbar pada bulan Agustus 2021 tercatat rendah dan stabil. Secara bulanan (month to month/mtm), Sumbar mengalami deflasi sebesar -0,13 persen. Lebih rendah dibandingkan realisasi Juli 2021 yang deflasi sebesar -0,09 persen (mtm).
Secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Agustus 2021 tercatat sebesar 1,59 persen (yoy). Menurun apabila dibandingkan dengan realisasi Juli 2021 yang sebesar 1,79 persen (yoy).
Sementara itu, secara tahun berjalan (year to date/ytd), Januari sampai dengan Agustus 2021 Sumbar tercatat mengalami deflasi sebesar -0.15 persen. Lebih dalam dibandingkan realisasi Juli 2021 yang mengalami deflasi sebesar -0.02 persen (ytd).
Deflasi Sumbar pada Agustus 2021 terutama didorong oleh penurunan harga komoditas angkutan udara, cabai merah, daging ayam ras, jengkol dan sekolah dasar. Sementara itu komoditas yang mengalami inflasi antara lain komoditas bawang merah, minyak goreng, air kemasan, ikan cakalang/ikan sisik, dan ikan gembolo/ikan aso-aso.
Wahyu menegaskan, dalam rangka menjaga harga dan tingkat inflasi yang tetap rendah dan stabil, maka perlu adanya perhatian terkait risiko kenaikan harga pada akhir tahun 2021. “Progress vaksinasi yang cukup baik saat ini, dapat mendorong peningkatan mobilisasi masyarakat akibat pelonggaran kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa – Bali maupun PPKM lokal di Sumbar,” sebutnya.
Di mengulas, kenaikan permintaan dan konsumsi masyarakat secara umum pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 diperkirakan dapat mendorong kenaikan harga bahan pangan, tarif moda transportasi, maupun harga barang dan jasa secara umum.
Berdasarkan diskusi yang dilakukan, TPID Provinsi Sumbar berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan seluruh anggota TPID sehingga laju inflasi tetap terkendali. Program unggulan pengendalian inflasi daerah yaitu Toko Tani Indonesia Center (TTIC) akan terus dikembangkan di Kabupaten/Kota di Sumbar.
Disamping itu, pengembangan Sistem Informasi Data Pasokan dan Harga Pangan akan segera diselesaikan pada akhir tahun 2021 ini, dalam rangka membantu pemantauan perkembangan harga di semua Kabupaten/Kota se-Sumbar dan mengurangi asimetris informasi harga pangan.
Untuk menjaga kestabilan harga, hilirisasi produk pertanian juga akan terus didorong. Lebih lanjut, TPID Provinsi Sumbar juga berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi TPID kabupaten/ kota dalam meningkatkan inovasi pengendalian inflasi daerah di tahun 2022.
“Fokus strategi pengendalian inflasi daerah selanjutnya akan dituangkan dalam Roadmap Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang saat ini perlu disusun kembali seiring dengan akan berakhirnya implementasi Roadmap Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tahun 2019 – 2021,” tandasnya. (*/Febry).
