JAKARTA – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Provinsi Sumatera Barat meraih penghargaan untuk kategori Pengembangan Kawasan Inklusi Keuangan di Daerah. Penghargaan diberikan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD dan Silaturahim Nasional (Silatnas) Bank Wakaf Mikro (BWM) di Jakarta, Selasa (10/12/2019).
TPAKD Sumatera Barat meraih penghargaan bersama TPAKD tiga provinsi lainnya yaitu Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta. Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan sebagai Pendorong Akses Keuangan Melalui Sektor Unggulan Daerah. TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Penggerak Akses Keuangan Dengan Pola Kemitraan. Sedangkan TPAKD DKI Jakarta meraih penghargaan sebagai Pendorong Inovasi Budaya Menabung.
Sementara itu, empat kabupaten dan kota meraih penghargaan TPAKD Inovasi Pembiayaan Mikro Berbiaya Rendah bagi UMKM. Empat kabupaten/ kota tersebut adalah Kabupaten Tabalong, Kota Surakarta, Kabupaten Kebumen dan Kota Kediri.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso memberikan sambutan pada Rakornas TPAKD dan Silatnas BWM 2019 menegaskan komitmen OJK bersama Bank Indonesia dan pemerintah bertekad untuk terus meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat.
“Upaya perluasan akses keuangan masyarakat terus menjadi prioritas OJK bersama Bank Indonesia dan Pemerintah, baik pusat maupun daerah, karena akses keuangan erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk untuk mendukung tersedianya sumber pembiayaan pembangunan ekonomi nasional,” kata Wimboh, melalui siaran pers OJK.
Wimboh menambahkan, meningkatnya akses keuangan masyarakat akan mendorong jumlah tabungan dan investasi. Kondisi itu kemudian terefleksikan dalam penyaluran kredit atau pembiayaan dari sektor jasa keuangan untuk mendorong gerak laju perekonomian. Terlebih lagi bagi Indonesia yang tingkat inklusi keuangannya tergolong masih rendah dibandingkan negara tetangga.
“Dengan terbentuknya TPAKD ini, diharapkan dapat mendukung berbagai program prioritas Pemerintah terutama dalam mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah, seperti industri atau UMKM yang berorientasi ekspor, substitusi impor dan juga industri pariwisata,” katanya.
Hingga Nopember 2019 telah terbentuk 164 TPAKD dengan rincian 32 ditingkat provinsi dan 132 di tingkat kabupaten/kota. Seluruh TPAKD tersebut telah menjalankan berbagai program kerja. Seperti perluasan akses keuangan melalui business matching kepada berbagai produk keuangan seperti pembiayaan BWM. Serta menyelaraskan dengan program pemerintah Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro (UMi),Bantuan Sosial Non Tunai dan lainnya.
Melalui sinergi dengan berbagai pihak, beberapa program peningkatan akses keuangan sampai Oktober 2019 telah dilakukan. Antara lain kedit UMKM telah mencapai 20 persen dengan nilai sebesar Rp 1.102 triliun. Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan mencapai Rp127,3 triliun atau mencapai 90,9 persen dari target 2019 sebesar Rp140 triliun.
Program Jaring telah menyalurkan kredit Rp31,9 triliun di sektor perikanan. Program Laku Pandai telah menghimpun tabungan Rp2,21 triliun dari 25,8 juta penduduk di daerah.
Program Simpel juga telah menghimpun tabungan Rp8,76 triliun dari 21,6 juta pelajar di 350 ribu sekolah. Selain itu, Asuransi mikro untuk melindungi masyarakat kecil telah disalurkan kepada 25,8 juta peserta.
Ke depan, OJK mengusulkan program TPAKD tahun 2020yaitu “Meningkatkan Pemberdayaan UMKM di Daerah Melalui Penguatan Peran Sektor Jasa Keuangan”. Program ini dijalankan dengan kegiatan utama Business Matching TPAKD dan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir.
Sementara itu, untuk program Bank Wakaf Mikro hingga saat ini telah terbentuk 55 Bank Wakaf yang telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp31,5 miliar kepada 24.021 nasabah.
Presiden RI Joko Widodo dalam kesempatan itu memberikan apresiasi terhadap OJK yang telah membentuk TPAKD yang diharapkan bisa memberikan hasil kongkrit dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
“TPAKD ini kalau dikelola dengan manajemen yang baik akan bisa mendorong literasi dan inklusi keuangan meloncat naik,” katanya.
Joko Widodo mengharapkan berbagai pihak mendukung tugas-tugas TPAKD termasuk kepala daerah dan kepala dinas di daerah. Membangun kelompok-kelompok usaha kecil di masyarakat. Kemudian mencarikan akses pembiayaannya ke perbankan atau lembaga keuangan formal lainnya. (*/fdc)
