SOLOK – Pemerintah Kabupaten Solok akan memprioritaskan empat bidang dalam lima tahun ke depan. Yakni, sektor pendidikan dengan mensukseskan program wajib belajar (Wajar) 12 Tahun, sektor kesehatan dengan pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat, sektor ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan peluang dan akses lebih luas dengan didukung sarana dan prasarana infrastruktur serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dengan membangun karakter masyarakat sesuai filosofi ABS-SBK.
Empat prioritas pembangunan yang disebut empat pilar pembangunan Kabupaten Solok tersebut disosialisasikan sekaligus dicanangkan dalam dialog publik yang dikerjasamakan dengan Forum Editor Sumbar (FEd) di kantor bupati Solok, Rabu (16/3). Dialog dipandu host oleh Pimred Singgalang, Khairul Jasmi dan disiarkan langsung RRI Padang dan Classy FM serta tayang tunda di Padang TV.
Dalam diskusi publik dan pencangangan empat pilar pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, sejumlah stake holder dan pemangku kebijakan memberi respon positif. Empat pilar pembangunan tersebut seperti diketahui merupakan janji politik Bupati dan Wabup Solok Gusmal – Yulfadri Nurdin saat pencalonan di Pilkada 2015.
Wabup Solok, Yulfadri dalam kesempatan itu mengatakan, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, Pemkab Solok akan menekankan pada pengembangan sektor pariwisata dan pertanian. Menurutnya, ekonomi rakyat bisa meningkat ketika kualitas objek wisata juga ditingkatkan. Karena itu, Pemkab Solok akan membenahi sejumlah objek wisata di daerah itu. Untuk dananya, akan dialokasikan secara bertahap.
Mengomentari empat pilar pembangunan Pemkab Solok tersebut, pamong senior yang juga mantan Sekda Kabupaten Solok Drs: H. Rusdi Lubis mengatakan, sebagai sebuah konsep, program Empat Pilar Pembangunan Kabupaten Solok lebih tergantung kepada kualitas kinerja perangkat daerah.
Hal senada dikatakan Ketua DPRD setempat, Hardinalis Kobal. Menurutnya, semua pemangku kepentingan, terutama kaitannya dengan kepala SKPD, harus memiliki komitmen yang kuat. Bupati atau wakil bupati dan bahkan DPRD tidak bisa bekerja dan berpikir sendiri. Seluruh potensi harus dirangkul.
“Ke depan, bupati harus melakukan kontrak kinerja dengan kepala Dinas. Bupati sudah harus bertegas tegas. Satu tahun anggaran sudah bisa dievaluasi. Siapa yang tidak bisa bekerja, yang diganti saja. Orientasi kenerja perlu dikedepankan. Bupati jangan merasa kasihan kasihan juga, kalau memang kinerja pejabatnya tidak bisa dipertahankan,” tegas Kobal.
Sebelumnya, menandai diskusi publik dan pencanangan program empat Pilar pembangunan kabupaten Solok, semua pemangku kebijakan, mulai dari wakil Bupati Yulfadri Nurdin, Forum Kominikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda), Dandim 0309 Solok, Kapolres serta Kajari dan ketua pengadilan negeri, berikut organisasi masyakrakat LMS dan PWI Kabupaten Solok menandatangani kesepakatan sukses empat lipar sebagai bentuk deklarasi bersama. Diskusi publik tersebut juga dihadiri Bundo Kanduang setempat, Anggota DPRD Sumbar dari Kabupaten Solok, akademisi dan sejumlah wartawan senior. (rin)
