Padangmedia.com – Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) meminta Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sumatera Barat (Sumbar) memanfaatkan lowongan kerja yang disediakan sejumlah Negara, seperti Jepang, Korea, bahkan Eropa.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris BNP2TKI, Tatang Budie Utama guna mengurangi angka pengangguran di Sumbar.
“Peluang tenaga kerja di berbagai negara sangat terbuka, pemerintah daerah sejak dini harus mempersiapkan sumber daya yang ada,” ungkapnya usai membuka Rakor Peningkatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Formal/Profesional ke Luar Negeri, di Hotel Grand Inna Padang, Selasa (6/8/2019).
Tatang berharap, tenaga kerja asal Sumbar di luar negeri yang selama ini cenderung dikirim ke Negeri Jiran (Malaysia) untuk sektor manufaktur, harus diperluas aksesnya. Apalagi banyak negara lain yang juga membutuhkan tenaga kerja formal. Sebut saja Jepang, yang menyediakan peluang kerja di 14 sektor, dengan jumlah pekerja yang dibutuhkan 345 orang.
“Kalau selama ini kita mengirim ke Jepang untuk magang, tahun depan kirim untuk bekerja. Sebab Jepang menyediakan lowongan pekerjaan cukup banyak,” pintanya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengaku Pemprov Sumbar sedang menyiapkan tenaga kerja yang terampil untuk diterbangkan ke luar negeri.
“Saat ini Jepang, Korea dan Taiwan membutuhkan tenaga kerja yang terampil di bidang teknikal, elektrikal, dan perawat. Kami telah bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Sumbar. Tercatat ada 690 paket pelatihan yang dilaksanakan di Sumbar tahun ini,” sebutnya.
Menurut Nasrul, program pemerintah yang menempatkan tenaga kerja ke luar negeri sangat bagus untuk mengurangi tenaga kerja di daerah. Apalagi angka pengangguran di Sumbar sebesar 5,29 persen, masih di atas persentase nasional 5,01 persen. Target di Sumbar, persentase pengangguran di angka 4 persen.
“Pengangguran di Sumbar itu 5,29 persen atau 141.000 orang. Tahun depan harus turun 1 persen, memang tak mudah. Apalagi pengangguran itu didominasi lulusan pendidikan tinggi,” ucapnya.
Dengan kondisi dimaksud, Nasrul Abit meminta pemerintah kabupaten/kota untuk serius memikirkan persoalan dalam mengurangi angka pengangguran. Sebab masalah tenaga kerja merupakan urusan wajib daerah. (Peb)
