PADANG – Tantangan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2017 cukup berat dan harus disiasati dengan berbagai solusi. Mempercepat proses belanja pemerintah melalui penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu upaya, disamping beberapa strategi lainnya.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno saat konferensi pers usai pertemuan tahunan Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, Selasa (6/12) mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi akan tertahan terutama disebabkan belum stabilnya perekonomian global. Namun yang menjadi tantangan terberat adalah belanja daerah dalam porsi tidak seimbang antara belanja tidak langsung dan belanja langsung.
“Belanja tidak langsung menjadi membengkak karena naiknya belanja pegawai. Ini fakta, dengan masuknya 13 ribu lebih pegawai yang sebelumnya di kabupaten dan kota menjadi pegawai provinsi tidak diiringi dengan pemindahan DAU untuk gaji pegawai yang beralih status,” ungkapnya.
Beralih statusnya pegawai tersebut menjadi pegawai pemprov seiring dengan pengalihan 11 sub urusan yang sebelumnya di pemerintah kabupaten dan kota menjadi kewenangan pemprov. Namun, pemindahan status itu tidak diiringi dengan pemindahan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk gaji pegawai tersebut ke dalam APBD Provinsi.
“Untuk memenuhi pembiayaan pegawai tersebut, terpaksa banyak anggaran yang tersedot sehingga belanja langsung menjadi berkurang,” ujarnya.
Dengan berkurangnya belanja langsung, tentu saja akan berdampak kepada pergerakan ekonomi karena proyek-proyek akan berkurang.
Untuk mensiasati kondisi tersebut, Irwan menegaskan, salah satu langkah yang akan diambil adalah mempercepat pelaksanaan anggaran. Dia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah bisa melaksanakan tender pada awal tahun.
“Belanja pemerintah harus dipercepat. OPD sudah harus selesai menyusun RKA. Kalau bisa pada bulan Januari tender sudah harus dimulai,” tegasnya.
Disamping mempercepat belanja pemerintah untuk membiayai proyek, dia menyebutkan langkah lainnya adalah menggaet investasi untuk mengelola potensi sumber daya alam. Diantara sumber daya yang potensial adalah perikanan kelautan, energi dan pariwisata.
“Kalau untuk ekspor memang belum bisa bergerak karena kondisi ekonomi global, namun untuk menggali potensi daerah sangat memungkinkan. Untuk itu yang dibutuhkan adalah investasi,” ujarnya.
Pihak perbankan, lanjutnya, juga perlu mempercepat realiasi pengucuran kredit untuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan jawaban bagi pelaku UMKM dalam mendapatkan tambahan permodalan yang harus dipercepat oleh bank penyalur.
Dia optimis, kalau strategi-strategi yang telah dirancang tersebut terlaksana dengan baik, tantangan ekonomi Sumatera Barat tahun depan bisa diatasi sehingga pertumbuhan ekonomi bisa mencapai target yang diharapkan. (feb)
