PADANG- Saluran irigasi di Kecamatan Pauh sudah rusak selama lebih kurang dua tahun. Kerusakan jaringan irigasi ini membuat puluhan hektar sawah di Kelurahan Kapalo Koto dan Kelurahan Koto Luar terancam gagal panen karena tidak mendapat pasokan air.
Jaringan irigasi yang rusak tersebut berada di RT3 RW 03. Petani setempat, Usar (63) mengaku, akibat kerusakan ini, petani menjadi kesulitan mendapatkan air untuk mengairi sawah. Kerusakan itu berdampak kepada sekitar 120 orang petani di dua kelurahan tersebut. Untuk tetap mendapatkan air, petani berinisiatif membuat saluran dengan sistem manual. Air dipampang dan dialiri secara bergantian.
“Namun cara ini ternyata berdampak kepada tebing sungai sehingga 6 KK pun terancam terban karena pondasinya digerus,” katanya, Jumat (18/3).
Ketua Kelompok Tani Limo Sepakat, Safri mengatakan, dampak tersebut menjadi masalah baru dan tentu saja petani tidak menginginkannya. Namun sejak mengalami kerusakan, hanya itu satu-satunya cara bagi petani untuk mendapatkan pasokan air. Ia berharap kerusakan jaringan irigasi tersebut dapat diperbaiki secepatnya.
Dampak kerusakan irigasi tidak saja kepada areal persawahan. Ketua RT 03/ RW 03 Kelurahan Kapalo Koto, Rosman mengaku, rata-rata mata pencaharian warganya bertani. Segala kebutuhan hidup, termasuk biaya pendidikan digantungkan dari pertanian. Dipastikan bila penghasilan pertanian terganggu, perekonomian masyarakat menjadi terganggu.
“Selain lahan pertanian, kerusakan berdampak pula bagi peternak ikan air tawar. Peternak terancam merugi karena ikannya kekeringan. Warga berharap pemko Padang segera memperbaiki saluran irigasi tersebut,” katanya.
Anggota Komisi III DPRD Kota Padang, Iswanto Kwara menyikapi hal itu menegaskan, pemerintah Kota Padang melalui satuan terkait harus segera melakukan perbaikan. Sebab, katanya, selain kepentingan petani setempat, kesuksesan pertanian di Padang akan mendorong tumbuhnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang. Otomatis, turut serta pula dalam mendorong pembangunan kota.
“Dinas terkait jangan melalaikannya. Apalagi irigasi bagian dari program unggulan pemerintah sekarang. Jangan karena masih ditemui keluhan, seakan program Walikota yang satu ini gagal,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Dian Fakhri mengaku belum menerima laporan secara resmi kerusakan tersebut. Namun, menurutnya, bila membayangkan jumlah petani yang terdampak, irigasi yang dikeluhkan petani termasuk sangat penting. Apalagi telah rusak sejak dua tahun lalu.
“Namun, untuk membangun irigasi merupakan kewenangan dari PU (Dinas Pekerjaan Umum, red),” katanya.
Dian mengaku belum melihat langsung kondisi irigasi. Melihat dari dampak, pembangunan irigasi di RT 03/ RW 03 masuk dalam kategori primer atau skunder. Sementara kewenangannya, irigasi yang bersifat tersier. Yakni, saluran yang menghubungkan saluran primer dan skunder dengan sawah-sawah petani. Meski begitu, pihaknya akan membicarakan dengan satuan terkait.
“Bila belum dianggarkan kemarin, kami akan upayakan pada anggaran perubahan 2016 ini,” pungkasnya.(baim).