JAKARTA – Pemerintah akan menganggarkan Rp3 triliun untuk dana kelurahan di APBD 2019. Hal itu untuk merespon keinginan dan aspirasi para walikota.
Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas mengenai penganggaran Dana Desa dan Dana Kelurahan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/11) pagi mengatakan, Dana Kelurahan tidak muncul tiba-tiba, tapi sudah tiga tahun yang lalu beberapa walikota seluruh Indonesia yang tergabung dalam APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) memunculkan Dana Kelurahan.
“Ini untuk mengurangi arus urbanisasi kota-kota di Indonesia, menghadapi permasalahan juga yang semakin kompleks mulai dari kemiskinan, ketimpangan antar warga, dan lapangan kerja,” kata Jokowi dilansir dari humas Setkab.
Sedangkan untuk Dana Desa, dianggarkan naik setiap tahunnya. Dalam empat tahun ini, pemerintah telah menyalurkan Rp187 triliun Dana Desa. Untuk tahun 2019 meningkat 16,7% dari Rp60 triliun tahun ini menjadi Rp70 triliun.
Jokowi menegaskan bahwa tujuan utama dari Dana Desa dan Dana Kelurahan adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, baik yang berada di desa maupun yang berada di kota, di kelurahan. “Kita ingin angka kemiskinan di pedesaan maupun perkotaan bisa berkurang secara drastis dengan adanya dana ini, juga kesenjangan pendapatan antar warga baik di pedesaan maupun di perkotaan juga semakin kecil,” katanya.
Jokowi menegaskan, ia ingin agar pemanfaatan untuk Dana Desa betul-betul didampingi, dikawal dan fokus mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan yang ada di pedesaan, mengembangkan ekonomi produktif, menggerakkan industri-industri kecil yang ada di pedesaan. Karena itu, ia meminta Menteri Keuangan agar segera menyiapkan mekanisme pencairan dana kelurahan sehingga segera bisa dimanfaatkan. Sementara kepada Menteri Dalam Negeri, Presiden meminta agar menyiapkan kerangka untuk pengawasan dan evaluasi agar pemanfaatan Dana Kelurahan ini betul-betul menyentuh kepentingan warga di kelurahan dan warga perkotaan.
Rapat terbatas diiikuti oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menkumham Yasonna H Laoly, Mensos Agus Gumiwang, Menaker Hanif Dhakiri, Menag Lukman Hakim Saifuddin, Mendesa PDTT Eko Sandjojo, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menhub Budi Karya Sumadi, dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana, serta pejabat eselon 1 di Lingkungan Lembaga Kepresidenan. (rin/*)
Komentar