PADANG- Puluhan perempuan yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) WCC Nurani Perempuan Sumatera Barat menyuarakan perlawanan terhadap ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan. Aksi kaum perempuan itu digelar dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional pada Selasa (8/3).
Mereka mendatangi gedung DPRD Kota Padang untuk menyuarakan aspirasi mereka sebagai kaum perempuan yang selama ini sering mendapatkan tindakkan perlakuan kekerasan dan menyuarakan perlawanan terhadap ketimpangan gender. Sebelum ke DPRD, Nurani Perempuan “long march” dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
Dalam aksi itu, Nurani Perempuan bersama komunitas kaum perempuan lainnya ini membawa spanduk dari karton dan mengenakan topeng kertas yang bertuliskan penolakan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan ketimpangan gender.
Diterima Komisi IV DPRD Kota Padang, Direktur Nurani Perempuan Sumatera Barat Yefri Herian menyampaikan, perlu adanya perlawanan terhadap ketimpangan ini agar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan benar-benar terwujud. Dikatakan, sampai saat ini masih banyak ketimpangan gender yang terjadi, padahal Indonesia telah merdeka.
“Bahkan sudah ada usaha ratifikasi dari pemerintah tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, namun ketimpangan masih tetap berlanjut,” katanya.
Dengan aksi longmarch dan penyampaian aspirasi kepada anggota DPRD Kota Padang, Yefri berharap setiap kebijakan yang dihasilkan pemerintah terlaksana maksimal. Salah satunya ialah terkait peranan perempuan di setiap komunitas termasuk di kelurahan yang merupakan bagian terpenting karena banyak keputusan terkait pembangunan tidak melibatkan suara atau aspirasi perempuan.
Salah seorang anggota Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas, Atrianis dalam pertemuan itu menyampaikan bahwa wanita penyandang disabilitas juga ingin haknya dipenuhi termasuk terkait ketenagakerjaan. Hak mereka untuk mendapatkan kesempatan memiliki pekerjaan yang layak selalu terbentur pertimbangan kondisi fisik, padahal mereka berpendidikan dan punya ilmu serta keterampilan sama dengan perempuan normal.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Maidestal Hari Mahesa mengatakan, aspirasi yang disampaikan Nurani Perempuan dan komunitas lainnya terkait belum terpenuhinya hak perempuan secara maksimal akan segera ditindaklanjuti. Ia juga sangat mendukung upaya pemenuhan hak perempuan dan hak anak secara maksimal dan penghapusan ketimpangan dan kekerasan terhadap perempuan.
“Terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak harus mendapatkan sanksi hukum yang berat sehingga ke depan ada efek jera bagi para pelaku,”ungkapnya.
Sementara Dian Anggraini anggota Komsi IV lainnya mengatakan, perlu fasilitas memadai untuk perempuan yang mengalami kekerasan melalui pendampingan dan pemulihan hati serta pikiran. Dan untuk perempuan penyandang disabilitas perlu akses yang lebih dimaksimalkan sesuai peraturan daerah yang ada. Setiap perempuan harus tahu informasi terbaru, baik dalam bentuk undang-undang ataupun informasi dari lingkungan sekitar agar perempuan tidak lagi teraniaya.
“Ketidakadilan terhadap perempuan harus selalu disuarakan agar kaum perempuan tidak lagi teraniaya,”tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Padang Muhidi menyampaikan, pihaknya akan segera mencarikan solusi dan menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan Nurani Perempuan dan komunitas tersebut. Aspirasi ini akan ditampung dan ditindaklanjuti dengan pembahasan bersama dinas terkait seperti Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Dinas Koperasi UMKM, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Kementerian Agama, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana serta pihak terkait lainnya. (baim).