PADANGPANJANG – Sejumlah strategi dan inovasi dalam pengendalian inflasi di Kota Padangpanjang, menarik perhatian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas dan Bank Indonesia.
Ingin mengetahui lebih jauh, lembaga ini mengajak Pemerintah Kota (Pemko) Padangpanjang berdiskusi pada High Level Meeting, Kamis (8/4) di Balaikota.
Dikesempatan itu, Walikota Padangpanjang, H. Fadly Amran, BBA dalam paparannya menyampaikan, sejumlah cara yang dilakukan dalam mengendalikan inflasi.
Hal itu disampaikan di hadapan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI/ Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, ST, MSi, M.Eng. Ph.D, Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI/ Bappenas, Dr. Ir. Boediastoeti Ontowirjo, MBA dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Dr. Gunawan Wicaksono, ST, MA.
Adapun yang dilakukan antara lain, membentuk Tim Pengendalian Inflasi, diketuai langsung walikota dan melibatkan instansi dan OPD terkait. Kemudian berkoordinasi dengan TPID Provinsi Sumbar, Bank Indonesia Perwakilan Sumbar dan TPID kabupaten dan kota lain di Sumbar. Lalu menerbitkan regulasi/SOP penggunaan anggaran untuk stabilisasi harga, di antaranya Sistem Pembayaran Non Tunai.
Pemko menjalankan operasi pasar dan pasar murah dalam menjaga stabilitas harga. Pendirian toko tani, pendirian Sub Terminal Agribisnis, penggiatan pertanian perkotaan, optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk pertanian, mendorong kerja sama perdagangan antar daerah.
Dalam mendorong bangkitnya UMKM di masa pandemi, Pemko telah memberikan bantuan wirausaha yang nominalnya hampir menyamai bantuan dari pusat.
“Hanya Padanglanjang yang menyamai bantuan wirausaha Kementerian. Kalau pemerintah pusat memberikan Rp. 2.400.000, kita memberikan Rp. 2.000.000 untuk 2.028 pemilik usaha di tahun 2020,” sebutnya.
Selain itu pemko juga memberikan bantuan sosial tunai selama tiga tahap yang turut menggairahkan daya beli masyarakat di masa pandemi.
“Kita juga memberikan bantuan sosial tunai selama tiga tahap, hal ini turut menggairahkan daya beli masyarakat dimasa pandemi covid 19,” ujarnya.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI/ Bappenas, Amalia Adininggar mengatakan, selain mengetahui strategi pengendalian inflasi dan daya beli masyarakat, pihaknya juga ingin mensinergikan pengembangan UMKM binaan Bank Indonesia dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Saya rasa ini momen penting dalam pemulihan perekonomian di Padangpanjang. Tentunya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Bank Indonesia adalah hal yang perlu dilakukan bersama-sama,” katanya.
Amalia juga mendorong pemko terus mengajak masyarakat menyukseskan program vaksinasi sebagai titik balik dalam pemulihan perekonomian. “Bila progaram vaksinasi ini diiringi dengan protokol kesehatan yang ketat, tahun 2021 menjadi awal pemulihan ekonomi dan terus membaik di tahun-tahun berikutnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar Gunawan Wicaksono, mengatakan, ingin menggali lebih dalam bagaimana kinerja dari Padangpanjang sebagai kota Indeks Harga Konsumen (IHK) non Inflasi.
“Bagaimana yang dilakukan Pemko Padangpanjang dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat dan medorong UMKM di Padangpanjang ini,” sebutnya.
Setelah berdiskusi secara intens pada acara yang turut dihadiri Wakil Walikota, Drs. Asrul, Sekdako, Sonny Budaya Putra, A.P. M.Si, dan kepala OPD terkait, tim dari Kementerian dan Bank Indonesia yang didamping Pemprov Sumbar melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah UMKM. (de)
Komentar