PAINAN- Pelaksanaan pelajaran praktik di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan masih terkendala sarana prasarana dan media belajar. Kekurangan media belajar praktik di sekolah tersebut terjadi di semua dari empat jurusan yang ada di sekolah yang telah berdiri sejak tahun 2007 tersebut.
Kepala SMKN Koto XI Tarusan Gestrojoni menyambut kedatangan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mengungkapkan, media pembelajaran praktik di sekolah itu baru tersedia peralatan manual dan mesin percobaan dari mobil tahun tua. Selain itu juga belum dilengkapi dengan peralatan praktik digital seperti Scan tool dan enginee serta peralatan modern lainnya.
“Kondisi ini masih menjadi kendala bagi siswa-siswa yang tamat dan diterima di dunia kerja. Mereka masih menggunakan peralatan praktik manual sementara tempat mereka diterima sudah menggunakan peralatan modern dan sistim digital,” ungkapnya.
Ia mencontohkan, siswa Jurusan Teknik Sepeda Motor masih merasa asing dengan peralatan pemeriksanaan sepeda motor digital atau scan tool, meskipun dalam perbaikan secara manual dirasakan sudah cukup bagus. Di bengkel-bengkel yang sudah maju, peralatan digital seperti scan tool ini sudah tidak asing lagi namun karena siswa tidak mempelajari pengoperasiannya di sekolah, mereka menjadi kikuk berhadapan dengan alat tersebut.
Untuk jurusan Teknik Sepeda Motor, SMKN Koto XI Tarusan sudah bekerjasama dengan Astra Honda Motor (AHM), kurikulum pelajaran pelatihan dikhususkan untuk sepeda motor keluaran AHM yaitu motor merek Honda.
“Namun AHM hanya bekerjasama terhadap penerapan kurikulum dan menampung siswa jurusan ini setelah tamat untuk dipekerjakan di bengkel-bengkel resmi Honda, tidak menyediakan fasilitas perbengkelan,” terangnya.
Kemudian pada Jurusan Teknik Kendaraan Ringan atau automotif. Mesin mobil yang digunakan untuk praktik siswa yang tersedia hanya mesin mobil tua sementara perkembangan automotif saat ini begitu pesat dan setiap waktu selalu ada mobil-mobil keluaran terbaru dengan sistim enginee semakin canggih. Dia berharap, hendaknya ada prototipe enginee mobil keluaran terbaru yang umum beredar di pasaran seperti Toyota Avanza misalnya.
Begitu juga pada jurusan Audio Video atau Elektro dan Teknik Gambar Bangunan atau Arsitek. Dua jurusan ini juga belum memiliki fasiitas praktik yang lengkap dan kekinian sehingga masih menjadi kendala.
Selain itu, persoalan penting lainnya yang juga terpaksa harus dihadapi saat ini adalah soal guru jurusan atau guru praktik. Setiap jurusan, katanya, idealnya ada lima orang guru namun yang tersedia saat ini pada masing-masing jurusan baru dua orang.
“Guru jurusan dan peralatan praktik masih menjadi kendala sehingga pelajaran praktik dirasakan belum optimal,” ungkapnya.
SMKN Koto XI Tarusan saat ini memiliki 500-an siswa dari empat jurusan. Tenaga pengajar yang ada saat ini adalah 27 orang guru PNS dan 33 orang Non PNS. Sejak beroperasi tahun 2007 hingga saat ini, sekolah itu sudah melahirkan enam angkatan.
Menyikapi kondisi itu, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat Apris menyatakan, dengan akan terjadinya pengalihan kewenangan pengelolaan SLTA ke pemerintah provinsi akan memprioritaskan penyediaan fasilitas belajar SMK. Sebagai sekolah yang menciptakan tenaga siap pakai, SMK perlu didorong dengan fasilitas dan media pembelajaran praktik yang lebih baik sehingga siswa ter-upgrade dengan kondisi kekinian di dunia kerja sesuai jurusannya.
“Pemerintah provinsi akan berupaya bagaimana agar fasilitas dan media pembelajaran praktik di SMK bisa dilengkapi. Ini akan menjadi prioritas perhatian bagi DPRD Provinsi nantinya,” kata Apris.
Selain itu, dia menyarankan agar SMK memiliki unit usaha atau unit produksi sesuai spesifikasi jurusan. Dengan demikian, siswa-siswa bisa langsung diberdayakan pada unit usaha sehingga bisa menerapkan pelajaran yang diperoleh.
Senada, anggota Komisi V DPRD Sumatera Barat Achiar sependapat bahwa kunci dari kesuksesan siswa SMK adalah dari peralatan praktik dan tenaga pengajar. Para siswa memang harus dipersiapkan sebagai tenaga siap pakai sehingga peralatan atau media pembelajaran serta guru jurusan menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
“Untuk itu, pihak sekolah kami minta menyusun daftar kebutuhan baik sarana belajar maupun kebutuhan tenaga pengajar dan diajukan agar bisa dipenuh secara bertahap,” sarannya.
Rencana pemindahan kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat atas (SLTA) akan direalisasikan pada tahun 2016. DPRD Sumatera Barat melalui Komisi V saat ini tengah mempelajari dan mendalami berbagai persoalan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan tingkat atas tersebut untuk memperkirakan kebutuhan SLTA sehingga pada saat pemindahan nanti, baik sekolah maupun pemerintah provinsi sudah siap dengan segala konsekwensi dan beban anggaran lembaga pendidikan SLTA. (feb)
