JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) tetap terjaga di tengah volatilitas blobal saat ini akibat permasalahan perbankan di Amerika Serikat dan Eropa. Kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan (LJK) meningkat dan permodalan serta likuiditas di level yang memadai.
Dikutip dari siaran pers yang diterima wartawan, Selasa (4/3/2023) dari Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa, Rapat Dewan Komisioner OJK pada 29 Maret 2023 menyampaikan penilaian tersebut. “Kondisi tersebut menjadi modalitas penting dalam menghadapi dinamika global,” kata Aman dalam siaran pers tersebut.
OJK menyampaikan, pada Maret 2023 laju pengetatan kebijakan moneter yang cepat mulai menekan stabilitas sistem keuangan global. Terlihat dari bergejolaknya sistem perbankan global akibat penutupan beberapa bank di Amerika Serikat dan Eropa. “Otoritas negara-negara tersebut telah bertindak cepat untuk mengatasi permasalahan dan mencegah penularan risiko,” ungkapnya.
Pada sisi lain, tulisnya dalam siaran pers tersebut, kinerja perekonomian global di 2023 secara umum resilien yang ditunjukkan oleh pasar tenaga kerja AS yang masih solid dan tekanan inflasi mereda meskipun masih berada di level yang tinggi seiring meredanya rantai pasokan global.
Sementara itu, reopening perekonomian Tiongkok berlanjut dengan kegiatan perekonomian masyarakat dan industri Tiongkok terus membaik. Namun demikian, pengetatan kebijakan moneter global dinilai akan terus berlanjut seiring tingkat inflasi dari sisi permintaan yang masih tinggi.
Menurut Aman, di tengah dinamika perekonomian global tersebut, indikator perekonomian domestik kembali mencatatkan pertumbuhan solid. Neraca dagang melanjutkan surplus di Februari 2023, begitupun Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur juga terus berada di zona ekspansi dalam kurun waktu 18 bulan terakhir.
“Namun demikian, optimisme dan konsumsi masyarakat mencatatkan penurunan tipis yang terkonfirmasi dari penurunan Indeks Keyakinan Konsumen dan Indeks Penjualan Ritel yang lazim terjadi pasca-Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru,” sebutnya.
Dia menyebut, perkembangan pasar saham, Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) sampai tanggal 31 Maret 2023 tercatat melemah sebesar 0,55 persen mtd (month to date) di tengah investor non-resident yang membukukan inflow sebesar Rp4,12 triliun. Secara ytd (year to date), IHSG turun 0,66 persen namun masih mencatatkan inflow investor non-resident sebesar Rp6,62 triliun.
Sedangkan di pasar obligasi, indeks ICBI menguat 0,96 persen mtd (2,44 persen ytd) ke level 353,19. Untuk pasar obligasi korporasi, aliran dana keluar investor non-resident tercatat sebesar Rp384,04 miliar secara mtd dan Rp292,02 miliar secara ytd.
Penghimpunan dana melalui pasar modal melanjutkan pertumbuhan yang baik, hingga 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp54,24 triliun, dengan jumlah emiten baru tercatat sebanyak 24 emiten. Di pipeline, masih terdapat 107 rencana Penawaran Umum dengan nilai sebesar Rp123,83 triliun.
Sedangkan untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding (SCF) yang merupakan alternatif pendanaan bagi UMKM, telah terdapat 16 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 376 penerbit, 145.908 pemodal, dan total dana yang dihimpun sebesar Rp817,68 miliar. Tren pertumbuhan jumlah investor juga terus berlanjut dengan jumlah investor pasar modal mencapai 10,76 juta investor per 30 Maret 2023.
Untuk sektor perbankan, pada Februari 2023 kredit tumbuh sebesar 10,64 persen yoy menjadi Rp6,375,3 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 8,18 persen yoy menjadi Rp7,989 triliun. Kondisi itu mendukung terjaganya kinerja likuiditas perbankan antara lain tercermin dari rasio-rasio likuiditas yang berada di atas treshold.
Risiko kredit di Februari 2023 terjaga dengan rasio Non Performing Loan (NPL) net perbankan sebesar 0,75 persen dan NPL gross sebesar 2,58 persen. Sementara di sisi permodalan, Capital Adequacy Ratio (CAR) industri Perbankan di level yang cukup tinggi dan menguat menjadi sebesar 26,1 persen.
OJK terus mendorong literasi dan inklusi keuangan nasional secara merata untuk memenuhi kebijakan pemerintah yaitu target inklusi keuangan mencapai 90 persen pada tahun 2024. Untuk mewujudkan hal tersebut, optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai forum koordinasi akselerasi perluasan akses keuangan regional menjadi sangat penting.
Sampai dengan 31 Maret 2023 telah terbentuk 492 TPAKD di 34 provinsi dan 458 kabupaten/ kota (89,30 persen dari seluruh kabupaten/ kota di Indonesia). Jumlah TPAKD ini diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan kebutuhan terhadap peningkatan akses keuangan di daerah, kemajuan teknologi informasi serta pengembangan potensi ekonomi di daerah.
Selain melalui TPAKD, OJK juga mendorong program literasi dan edukasi keuangan secara masif baik secara tatap muka (offline) maupun daring (online) melalui Learning Management System (LMS) dan media sosial. Memanfaaatkan momentum Ramadhan, OJK juga menyelenggarakan Serial Program Literasi dan Edukasi Keuangan Syariah melalui “Gebyar Safari Ramadhan” pada tanggal 24 Maret s.d. 14 April 2023. Rangkaian acaranya antara lain terdiri dari webinar edukasi keuangan syariah, Gebyar Ramadhan Nusantara (melibatkan KR/KOJK), dan berbagai kontes keuangan syariah untuk menarik minat masyarakat. */F
