PADANG – Menyaksikan debat publik Pemilihan Gubernur – wakil gubernur (Pilgub) Sumatera Barat (Sumbar) yang disiarkan langsung oleh TV One, dari Hotel Grang Inna Padang, Kamis (3/12) kemarin, pegiat hak – hak kaum perempuan merasa prihatin karena program kerja yang dibuat para paslon tidak ada yang menyinggung keberadaan kaum perempuan.
Ketua Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sumbar, Tanti Herida di Padang, Jumat (4/12) mengungkapkan hal itu. “Dilihat dari debat publik empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar saat debat publik kemarin, saya melihat tidak ada diantara paslon itu yang membicarakan isu inklusi dan gender equality secara substansi. Hanya menyinggungnya sedikit – sedikit,” kata Tanti.
Padahal, katanya, dalam pemilihan nanti sebanyak 51 persen lebih pemilih di Sumbar adalah perempuan. Ini menunjukkan separuh potensi sosial dan ekonomi yang berada di Sumbar itu ada di tangan perempuan. Dia mengkritisi ke empat paslon yang seluruhnya laki – laki, tidak satupun yang mempunyai program tentang pemberdayaan perempuan walau dalam pertanyaan disinggung tentang isu gender.
Dia mengungkap, sebagai gambaran perlunya pemberdayaan perempuan di Sumbar, tidak lain berangkat dari masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Sumbar. Misalnya, pada Data Nurani Perempuan Sumbar di tahun 2016 ada 109 kasus, kemudian di tahun 2017 terdapat 132 kasus. Lalu naik menjadi 154 kasus di tahun 2018, dan pada tahun 2019 kasus ini melambung naik mencapai 400 kasus.
“Namun perempuan yang mengadu karena menjadi korban dalam kasus ini terbilang sedikit, seperti yang ada di tahun 2019 hanya 60 orang saja yang mengadukan kekerasan terhadap perempuan ke pihak berwajib,” tukas Tanti.
Terpisah, Tim pemenangan pasangan calon Fakhrizal – Genius Umar (FAGE), Sitti Izati Aziz menilai, dari empat paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, paslon nomor urut 3 FAGE justru punya perhatian terhadap isu gender (perempuan) di Sumbar.
“Dari dua kali debat publik calon yang diadakan KPU Sumbar, tidak ada tergambar dari visi misi paslon tentang isu akan memperjuangkan atau meminimalisir tindakan diskriminasi perempuan dan anak, kecuali paslon FAGE,” kata Siti Izati Aziz.
FAGE dalam debat, sebut Sitti, menyebutkan akan melakukan upaya meminimalisir diskriminasi perempuan dan anak. Soalnya di Sumbar kasus diskriminasi terhadap perempuan dan anak itu masih tinggi.
Padahal, bebernya, Sumbar masuk dalam Indek Demokrasi Indonesia, dimana salah satu indikatornya adalah partisipasi perempuan di publik. “Sumbar termasuk nomor 17 atau 18 dari 34 provinsi di Indonesia, padahal kita tahu Sumbar adalah daerah yang memakai kultur garis keturunan ibu (matrilineal). Sementara keterlibatan perempuan di areal publik di Sumbar amat sangat kurang mendapat perhatian,” ujar Sitti.
Bahkan Sitti yang juga anggota Komisi V DPRD Sumbar dari Fraksi Golkar ini, mengaku seringkali meminta kepada gubernur agar dalam penyusunan OPD itu mohon dilibatkan perempuan, minimal 30 persen sesuai dengan amanah UU tentang Afirmasi perempuan.
“Kenyataannya, apa yang jadi usulan saya di Komisi V agar dilibatkan perempuan dalam pengisian jabatan di OPD tidak ditanggapi. Pemprov selalu beralasan tidak ada perempuan, persoalannya tidak ada perempuan yang mau, tapi diberi kesempatan yang penting dulu. Atau political will kepala daerah yang dinilai tidak ada,” kata Sitti.
Malah yang cukup mengherankan, ujarnya, dari 36 OPD ada di Sumbar saat ini, tidak ada kepala dinasnya dari perempuan, semuanya laki – laki. Dia menyebut, salah satu OPD yang selama ini dipegang oleh perempuan yaitu Dinas Kesehatan. “Sekarang kepala dinasnya sudah diganti dengan laki – laki,” tuturnya.
Sitti juga mengaku berjuang mati – matian untuk anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan. Namun, menariknya justru dinas tersebut dipimpin oleh laki – laki. “Seharusnya karena OPD ini mengurus kaum perempuan, diberikan kesempatan kepada perempuan. Padahal banyak perempuan yang berkarier di situ, tapi tidak diberi kesmpatan,” tukas Sitti lagi.
Makanya, lanjut dia, dengan visi misi yang diusung paslon Fage dengan memuat isu gender/ perempuan dalam program kerjanya, dirinya optimistis persoalan gender ini bisa diaktualisasikan.
“Alasan saya yakin calon wakil gubernur Fage yakni Genius Umar, karena di Kota Pariaman yang dipimpinnya menunjukan partisipasi perempuan bagus. Itu saya buktikan sendiri saat melakukan beberapa pelatihan di kota itu,” Siti Izati Aziz menegaskan.
Tidak itu saja, kebijakan dari Pemko Pariaman terhadap perempuan pun cukup tinggi ini dilihat dengan adanya dukungan anggaran yang cukup.
“Saya meyakini, nantinya pemberdayan perempuan yang pernah dilakukan Genius Umar di Kota Pariaman nantinya akan dikolaborasikan dengan pemikiran yang ada pada cagub Fakhrizal nantinya. Karena Fakhrizal bukan sosok yang otoriter, malah memberi peluang luas, dan saya percaya keterlibatan perempuan akan lebih terbuka,” kata Siti Izati Aziz. (*)
Komentar