SIJUNJUNG – Kabupaten Sijunjung disarankan untuk menjalin komunikasi lebih aktif dan intens dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam meraih berbagai program pembangunan daerah. Tanpa ada permohonan dari pemerintah kabupaten/ kota, akan sulit bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dalam memperjuangkan program pembangunan karena tidak ada dasar memasukkan suatu program ke dalam APBD.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, Marlis dalam kunjungan kerja Komisi IV ke kabupaten tersebut, Kamis (21/1) menyarankan hal itu. Menurutnya, komunikasi tersebut dimaksudkan untuk mengetahui program apa saja yang dibutuhkan dan yang bisa dianggarkan oleh pemerintah provinsi.
“Jalin komunikasi yang lebih terbuka, lebih intens dengan pemerintah provinsi melalui SKPD, dengan DPRD untuk mengetahui apa saja program yang bisa diraih sesuai kebutuhan daerah. Setelah tahu suatu program, harus segera disusul dengan proposal yang dilengkapi dengan kajian teknis SID dan DID sehingga bisa dperjuangkan untuk dianggarkan,” kata Marlis.
Marlis menampik anggapan bahwa untuk suatu program harus tergantung kepada ketersediaan anggaran. Ketika kabupaten/kota tidak bisa menganggarkan suatu kegiatan yang dirasakan sangat urgen, ajukan ke provinsi melalui DPRD. Nanti akan dikaji apakah bisa dianggarkan langsung oleh provinsi atau direalisasikan dalam bentuk bantuan keuangan khusus atau sebagainya. Bahkan bisa juga dibantu untuk meneruskannya ke pemerintah pusat jika ternyata tidak mampu juga didanai oleh pemerintah provinsi.
“Yang terpenting bangun komunikasi yang intensif dan siapkan rancangan program yang lengkap dengan kajian- kajian sehingga provinsi juga mengetahui apa kebutuhan kabupaten/ kota,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Guspardi Gaus selaku kordinator Komisi IV dalam kesempatan itu menguatkan, Sijunjung harus bergerak lebih cepat dalam menggaet program pembangunan di provinsi. Untuk itu, tentu saja komunikasi yang lebih intensif perlu dilakukan sehingga informasi – informasi timbal balik antara provinsi (DPRD dan pemprov) dengan kabupaten bisa cepat diketahui.
Staf Ahli Bupati Sijunjung Syahrial yang menerima kunjungan kerja Komisi IV tersebut memaparkan, Kabupaten Sijunjung membutuhkan dorongan dan sokongan dari pemerintah provinsi dalam pembangunan daerah terutama yang berkaitan dengan infrastruktur jalan. Sebagai daerah pertanian, Sijunjung membutuhkan sarana jalan yang baik dan memadai.
Syahrial juga melaporkan kondisi beberapa ruas jalan provinsi di wilayah Sijunjung yang saat ini dalam kondisi rusak. Untuk itu, ia berharap DPRD melalui Komisi IV dapat memberikan perhatian terhadap kondisi jalan tersebut agar mobilitas hasil pertanian masyarakat dapat berjalan lancar.
Rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat yang ikut dalam kunjungan kerja tersebut selain Wakil Ketua Guspardi Gaus dan Ketua Komisi Marlis antara lain Saidal Masfiuddin (Wakil Ketua Komisi), Muzli M Nur (Sekretaris Komisi) dan anggota Komisi seperti Risnaldi, Syafril Ilyas, Erman Mawardi, Irradatillah dan Ismunandi Sofyan. Kunjungan ini didampingi beberapa SKPD pemprov Sumatera Barat antara lain Dinas Prasjal Tarkim, Dinas ESDM, Dinas Perhubungan Kominfo, BPBD dan dari Biro Pembangunan Setprov Sumatera Barat. (feb)
