PADANGMEDIA.COM – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman tampaknya terancam kembali rendah awal semester 2019 ini. Salah satu penyebabnya adalah belum dimulainya berbagai kegiatan pekerjaan infrastruktur hingga bulan Mei 2019.
Di samping itu, puluhan dinas di Pasaman juga belum kunjung memasukkan dokumen lelang ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pasaman. Walaupun ada beberapa kegiatan yang sudah dilelang, tapi belum mulai bekerja.
“Ada sekitar tujuh paket pekerjaan yang sudah dilelang, namun belum mulai bekerja. Dari tujuh paket tersebut, tidak semuanya kegiatan fisik, ada juga pengadaan barang dan jasa,” terang Kepala ULP Pasaman, Bujang.
Menurutnya, kegiatan itu sudah termasuk cepat jika dibandingkan tahun 2018 kemarin, dimana pada tahun sebelumnya, bulan Juni baru mulai proses lelang. Bahkan, pada tahun 2018 kemarin, ada dinas yang hampir habis tahun anggaran, baru mereka memasukkan dokumen pekerjaan untuk dilelang.
Dia menerangkan, tujuh paket yang sudah dilelang dan sudah ada rekanannya itu berasal dari pengadaan jasa cleaning servis di Setda Pasaman dan RSUD. Kemudian pengadaan barang, jasa konsultan dan pembangunan fisik di Dinas PUTR dan Dinas Kesehatan.
“Ada juga paket pekerjaan yang sedang tayang, lima paket. Ini sedang dikerjakan Pokja ULP. Kalau ini sudah, berarti baru 12 paket lelang yang selesai,” katanya.
Diakui Bujang, pengadaan fisik yang paling besar dan telah dilelang terdapat pada pekerjaan lanjutan pembangunan jalan Rao Gunung Manahan, Rp13 miliar lebih. Dan paling kecil, pengadaan cleaning servis di Setda Pasaman, Rp480 juta.
“Kami sebenarnya sudah melayangkan himbauan, supaya dinas-dinas mempercepat pemasukan dokumen lelang. Biar cepat pula selesai dilelang dan mulai dilakukan pekerjaan, sehingga serapan anggaran tercapai. Namun, ya beginilah, masih lambat,” tegas Bujang.
Tidak itu saja, ternyata polemik juga terdapat di tubuh ULP. Kekurangan personil, kata Bujang. Sebabnya, tidak ada ASN yang mau jadi Pokja, sementara dari kemampuan ASN tersebut sangat mampu.
“Tapi sejak kasus anggota ULP yang terjerat kasus korupsi dulu tahun 2018. Tidak ada lagi yang sanggup. Padahal kami sudah minta penambahan personil nihil,” kata Bujang.
Meski begitu, Bujang mengaku, personil yang sekarang siap tempur. Anti intervensi dan bekerja sesuai aturan. “Bila nanti kewalahan, mau gimana lagi. Jangan salahkan ULP dengan anggapan lambat dilelang lah, ini lah atau apalah. Yang jelas, kami sudah meminta untuk cepat-cepat memasukan dokumen, biar semua tidak mepet,” tukas Bujang. (riki)
Komentar