PADANG – Minimnya realisasi serapan anggaran pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Padang membuat anggota DPRD gusar. Diantaranya, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), termasuk yang rendah, sehingga pejabatnya diminta agar digeser saja.
Seperti yang diutarakan Helmi Moesim. Anggota DPRD dari Partai Berkarya itu berharap serapan anggaran setiap OPD dapat segera dimaksimalkan hingga pengujung tahun. Jika tidak, Helmi meminta Walikota Padang mencopot Kepala Dinas yang tidak berpotensi itu.
“Besok kalau tidak juga naik (serapan anggaran, red). Saya minta digeser kepala dinas yang tidak berpotensi itu,” kata Helmi Moesim baru-baru ini.
Anggota Komisi III bidang Pembangunan ini mengkritik terhadap serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkhususnya Dinas Perhubungan. Bahwa target mereka Rp29 miliar akan tetapi saat pembahasan APBD Perubahan antara komisi dengan mitra kerja banyak disoroti serapan anggarannya hingga September 2019 masih mencapai 29 persen.
“Pada pembahasan komisi III dan mitra kerjanya dalam hal ini Dinas Perhubungan, antara komisi dan badan anggaran dengan tim TAPD. Itu Banyak disentil serapan anggaran mereka sampai September 2019 ini karena masih 29 persen dari targetnya Rp29 miliar, artinya ini sangat jauh,” beber pria yang akrab disapa Bang Ay itu.
Menurut dia, jika PAD tidak maksimal dan tidak sesuai dengan target, menurut dia, akan berdampak pada pembangunan yang ada di Kota Padang.
Sejalan dengan hal tersebut, Helmi menuturkan, Dinas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan salah satu koordinator terhadap PAD. Bahkan, kata dia, kepada dinas terkait yang penghasil PAD telah ada penandatangan pakta integritas menuju terwujudnya wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).
“Pak Wali bukan tidak mengantisipasi, buktinya pak Wali bersama dinas terkait telah menandatangani pakta integritas masing-masing. Salah satunya menyangkut kinerja OPD,” ucap Helmi.(baim)
