BANDUNG- Sektor pertanian masih menjadi penopang utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Barat, namun pertumbuhannya tergolong lambat. Tercatat pada triwulan ketiga tahun 2024 sektor pertanian menyumbang PDRB sebesar 21,34 persen namun pertumbuhannya hanya 2,75 persen (year on year/ yoy).
Hal itu dipaparkan Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat Roni Nazra dalam media gathering yang diadakan di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/11/2024). Menurut Roni, beberapa komoditas unggulan di sektor pertanian adalah padi, kedelai dan jagung.
“Pertanian masih menjadi penyumbang PDRB terbesar yaitu 21,34 persen namun laju pertumbuhannya hanya sekitar 2,75 persen (yoy),” ungkap Roni.
Dia mengungkapkan, seluruh lapangan usaha tumbuh positif pada triwulan ketiga tahun 2024. Leading sector lapangan usaha menunjukkan tren positif yaitu pertanian, perdagangan, transportasi dan pergudangan, konstruksi dan industri pengolahan memberikan share sebesar 67,97 persen.
Dia menerangkan, tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi pada triwulan ketiga tahun 2024 adalah jasa lainnya, administrasi pemerintahan dan jasa keuangan. Pertumbuhan sektor-sektor tersebut antara lain dari sisi jasa lainnya didorong oleh aktivitas pariwisata yang semakin meningkat karena adanya berbagai event baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten dan kota.
Kedua dari sisi administrasi pemerintahan karena adanya penambahan pegawai dari tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1.260 orang di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Serta ketiga dari sector jasa keuangan yaitu meningkatnya volume perdagangan saham, aktivitas kredit dan asuransi.
“Administrasi pemerintahan dengan kontribusi terhadap PDRB 5,91 persen tumbuh 8,16 persen, sedangkan jasa keuangan memberikan kontribusi 3,13 persen tumbuh sebesar 7,30 persen sementara jasa lainnya yang hanya berkontribusi 2,6 persen tumbuh 11,75 persen,” jelasnya.
Roni menegaskan, pariwisata merupakan sektor baru pendorong PDRB Sumatera Barat yaitu 1,38 persen dengan pertumbuhan triwulan III sebesar 7,09 persen (yoy). Hal itu didukug dengan adanya beberapa destinasi wisata yang terus berkembang seperti Kawasan Mandeh, Seribu Rumah Gadang dan lainnya.
Sementara itu inflasi Sumatera Barat pada triwulan III menurut Roni sebesar 1,65 persen yoy. Terbesar disumbang oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi sebesar 7,78 persen dengan andil 0,36 persen yoy serta kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mengalami inflasi 2,13 persen dengan andil 0.70 persen.
Sementara itu jumlah industri jasa keuangan di Sumatera Barat saat ini tercatat sebanyak 27 bank yang beroperasi yaitu 21 bank umum konvensional dengan satu bank berkantor pusat serta 6 bank umum syariah. Sebanyak 21 bank umum konvensional memiliki total 65 kantor cabang serta 408 kantor cabang pembantu sementara 6 bank umum syariah memiliki total 8 kantor cabang dan 33 kantor cabang pembantu. Kemudian terdapat 66 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan 53 kantor cabang serta 13 BPR Syariah dengan 7 kantor cabang.
Selain itu juga terdapat 44 perusahaan pembiayaan 2 perusahaan modal ventura, 3 dana pension, 2 Lembaga penjaminan dan 1 perusahaan permodalan. Kemudian terdapat 8 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan LKM Syariah yaitu 6 LKM, 1 LKMS dan 1 lagi adalah Bank Wakaf Mikro (BWM). Juga ada 8 perusahaan sekuritas dengan 15 bank sebagai APERD serta 20 galeri investasi dan 1 manajer investasi.
Kinerja perbankan di Sumatera Barat per September 2024 tercatat dari sisi asset sebesar Rp83,41 triliun. Kredit tercatat Rp72,95 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp56,61 triliun. BPR dan BPRS per September 2024 memiliki total asset Rp2,66 triliun, kredit tercatat Rp2,07 triliun sedangkan DPK yang berhasil dihimpun adalah Rp1,99 triliun.
Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan di Sumatera Barat per September tahun 2024 sebesar Rp128,86 persen, turun dibanding Desember 2023 yang sebesar 129,37 persen. Sedangkan Non Performing Loan (NPL) sebesar 2,35 persen, naik dibanding Desember 2023 yang sebesar 1,89 persen.
LDR pada BPR dan BPRS di Sumatera Barat per September 2024 adalah 104,14 persen, naik dibandingkan dengan posisi Desember 2023 yang sebesar 99,13 persen. Sedangkan Non Performing Financing (NPF) juga naik ke posisi 11,04 persen dibanding Desember 2023 yang sebesar 6,94 persen.
Media Gathering Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat ke Bandung tersebut mengikutsertakan 15 wartawan untuk mencari pembanding ke daerah lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OJK ke depan. Antara lain untuk optimalisasi capaian program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sumatera Barat, percepatan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan. F
