PADANG- Rencana peminjaman daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp211 miliar dipertanyakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat. Rencananya dana tersebut akan digunakan untuk perbaikan jaringan di 65 daerah irigasi (DI) dengan bunga 9 persen. Untuk pinjaman, ada fee yang harus dibayarkan sebesar Rp2,11 miliar.
Rapat dengar pendapat (hearing) Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, Senin (11/4) mempertanyakan rencana tersebut. Hearing dilakukan dengan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA).
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Suwirpen Suib menilai, pinjaman tersebut belum dibutuhkan. Untuk mengatasi persoalan keterbatasan anggaran pemeliharaan irigasi, dia menyarankan untuk melihat program kegiatan yang belum begitu prioritas dan dananya dialihkan untuk keperluan tersebut.
“Ini kami rasa belum perlu (meminjam, red). Masih bisa diatasi dengan melihat mata anggaran lain yang belum begitu prioritas,”kata Suwirpen.
Senada, anggota Komisi IV lainnya, Asrul Tanjung menyatakan rencana peminjaman tersebut perlu dikaji lebih dalam. Untuk capaian target yang tidak begitu signifikan, jika ditambah dana pinjaman tersebut, dirasakan belum perlu berhutang.
“Kalau targetnya tidak signifikan, apakah sudah perlu berhutang. Kecuali kalau target capaiannya bisa mendekati angka 80 persen,” katanya.
Sekedar gambaran, dari paparan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), pencapaian target peningkatan selama lima tahun hanya bergerak rata-rata 0,30 persen per tahun. Dari tahun 2016 berada pada posisi 69,30 persen, peningkatannya sampai tahun 2021 nanti hanya sampai pada angka 70 persen lebih. Dana yang dialokasikan untuk lima tahun adalah sekitar Rp570 miliar ditambah dana pinjaman menjadi Rp781 miliar.
Mengenai pembanding ada daerah yang sudah meminjam, anggota Komisi IV Zigo Rolanda menyebutkan baru dua daerah. Salah satunya adalah Sulawesi Tenggara. Namun disana dana pinjaman diinvestasikan untuk sektor produktif. Jadi menurutnya, Sumatera Barat belum membutuhkan dana pinjaman tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Marlis meragukan dana tersebut akan berdampak kepada ekonomi. Untuk itu, rencana peminjaman dana ke PT SMI ini akan dikaji lebih dalam sebelum dibawa ke pimpinan.
Marlis meragukan dana tersebut akan berdampak kepada ekonomi. Dia melihat ketahanan pangan, tanaman pangan tidak mengangkat PDRB. Justru yang berdampak positif terhadap PDRB adalah perkebunan.
“Apalagi ini baru pertama kali Sumatera Barat berhutang, tentu perlu kajian lebih dalam lagi sejauhmana kebutuhan daerah sehingga harus melakukan peminjaman,” pungkasnya. (feb)
