PADANG – Kontribusi pajak daerah Kota Padang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) saat ini baru 60 persen, sedangkan kondisi pajak daerah baru memberikan kontribusi sebesar 11,76 persen. Pencapaian tersebut sangat tergantung dari tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Semakin tinggi kesadaran, semakin tinggi capaian PAD.
Hal itu diungkapkan Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt. Marajo dalam upacara bulanan Pemko Padang di pelataran parkir GOR H. Agussalim, Rabu (17/2).
“Peningkatan pendapatan daerah menjadi suatu keharusan yang terus kita upayakan, karena menjadi salah satu kriteria penilaian kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Tak kalah pentingnya karena meningkatnya kebutuhan untuk melaksanakan pembangunan, ” kata Wako Mahyeldi.
Dalam kesempatan yang dihadiri juga oleh Wakil Walikota Emzalmi ini, Pemerintah Kota Padang memberikan penghargaan kepada kecamatan dan kelurahan yang telah mencapai target pajak, pajak bumi dan bangunan, retribusi daerah, serta SKPD pengelola yang mencapai 100 persen.
Walikota menyampaikan apresiasi atas prestasi pencamapaian target PBB-P2 kepada Camat Bungus Teluk Kabung Imral Fauzi dan seluruh lurah dan jajarannya. Kecamatan yang berada di paling selatan Kota Padang ini berhasil memboyong tujuh sertifikat untuk kecamatan dan enam kelurahan sebagai pengakuan pencapaian target. Sedangkan untuk kecamatan lainnya, baru beberapa kelurahan saja yang mencapai target 100 persen.
Untuk SKPD, Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dan Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu.
Lebih lanjut, Walikota menekankan kepada seluruh jajaran untuk terus bekerja dengan giat dan memeberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kita harapkan kinerja terus meningkat dan pencapaian target juga lebih signifikan. Ke depan agar kecamatan, kelurahan dan SKPD yang mencapai target 100 persen akan bertambah lagi,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Adib Alfikri menyebut, tantangan ke depan lebih berat dalam peningkatan pendapatan daerah. “Selain memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran wajib pajak, kita juga harus menggali potensi pendapat yang selama ini belum terkelola,” sebutnya.(der)
