DHARMASRAYA – Ratusan perawat yang tergolong dalam tenaga suka rela melakukan aksi demo di depan kantor Direktur RSUD Dharmasraya, Selasa (2/5) . Aksi tersebut dipicu karena uang kesejahteraan yang belum diterima serta minta kejelasan status yang masih terkatung-katung hingga saat ini. Aksi para petugas berbaju putih pagi itu menjadi tontonan banyak pengunjung rumah sakit yang tengah antri menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan.
Dalam aksi tersebut, para pendemo menyampaikan dua tuntutan pada pihak rumah sakit, yakni pengangkatan tenaga sukarela menjadi tenaga kontrak seperti yang pernah dijanjikan pihak rumah sakit sebelumnya serta kesamaan kesejahteraan antara PNS dengan yang Non PNS ( Persamaan JP) Jasa pelayanan.
Para pemberi jasa tanpa harga itu meminta iming-iming yang pernah dijanjikan oleh pihak rumah sakit untuk dapat segera dipenuhi meski perjanjian itu tanpa bukti tertulis dan hanya ucapan dari pihak rumah sakit. “Kami hanya minta pihak rumah sakit penuhi janjinya,” kata salah seorang pendemo, AG, kepada awak media di tengah aksinya.
Dari keterangan para pendemo, sebanyak 165 orang tenaga sukarela tersebut hanya menerima uang jasa medis yang nilainya bervariasi, mulai dari Rp15 Ribu hingga Rp800 ribu per bulannya. Nilai itu dinilai sangat tidak manusiawi. Sementara mereka dituntut untuk bekerja ekstra.
“Kami diminta kerja ekstra, tapi kami tidak diperhatikan. Kita juga butuh makan, belanja sabun untuk cuci baju. Ini sudah empat bulan kami belum terima jasa medis padahal sebelumnya tiap bulan,” katanya penuh harap.
Ia mengingatkan bahwa kalau tidak diiming-imingi menjadi tenaga kontrak, ia tidak ingin menjadi tenaga sukarela di RSUD yang sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) semenjak tahun 2015 lalu.”Kalau tau seperti ini, tidak akan mau kami bekerja di sini,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Dharmasraya, Drg. Chunul Chotimah Subekti, MPH ketika ditemui media di ruang kerjanya berjanji akan mengupayakan pengangkatan 165 orang tenaga sukarela menjadi tenaga kontrak. Pihaknya akan mengupayakan. Namun, mereka diminta harus bersabar karena semua perlu proses.
“Saat ini kita tengah membuat jasa pelayanan dengan pola baru. Sebab, direkturnya juga baru. Lewat pola baru ini nanti, kita akan lakukan sistem bergelombang dalam mengeluarkan SK tenaga sukarela menjadi kontrak,” katanya.
Diakuinya, sebenarnya dalam penerimaa tenaga sukarela ada aturan yang dilabrak. Rumah sakit dengan status BLUD tidak dibolehkan menerima sukarela, tetapi tenaga kontrak.
Mantan Kepala Puskesmas Blok B Sitiung I itu mengatakan, para sukarela itu bekerja sesuai pernyataan, dimana mereka suka bekerja dan rela tidak gaji. “Rekrutmen tenaga sukarela ini tidak ada. Mereka datang begitu saja, tanpa diminta dan diinformasikan,” tegasnya. (ek)
