PADANG – Fraksi – fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyorot beberapa kelemahan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2019, terutama dari sisi serapan anggaran di sejumlah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).
Sorotan itu disampaikan fraksi – fraksi dalam pandangan umum pada rapat paripurna, Jumat (5/6/2020). Secara umum, fraksi – fraksi mengapresiasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi mengungkapkan, fraksi – fraksi memberikan pandangan dengan penekanan kepada beberapa aspek terutama pada serapan anggaran. OPD dengan serapan anggaran rendah dinilai tidak optimal dalam merencanakan, menyusun dan melaksanakan program kegiatan.
“Hal itu terlihat dari sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) yang masih tinggi. Apakah ini sebagai upaya penghematan dan efisiensi atau memang ada kegiatan yang tidak terlaksana. Fraksi – fraksi akan mendalami lebih lanjut pada saat pembahasan,” kata Supardi.
Menurut Supardi, dari sisi realisasi pendapatan daerah pada APBD tahun 2019 sudah cukup baik meskipun harus terus digenjot mengingat masih banyak potensi yang bisa digali. Dari target pendapatan daerah Rp6,607 triliun terealisasi Rp6,390 triliun atau 96,72 persen.
Namun dari sisi belanja daerah, dari alokasi anggaran sebesar Rp7,088 triliun hanya terealisasi Rp6,551 triliun atau 92,42 persen. Dia menegaskan, dari aspek belanja daerah yang perlu menjadi perhatian adalah masih rendahnya realisasi belanja langsung. “Khususnya pada belanja modal dengan realisasi 84,99 persen dan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/ kota yang hanya 22,83 persen.
Sedangkan, SILPA pada APBD tahun 2019 menurut Supardi tercatat sebesar Rp537,119 miliar. Supardi menyayangkan besarnya SILPA tersebut sehingga perlu didalami agar ke depan pemanfaatan anggaran bisa lebih efektif dalam menggerakkan pembangunan daerah.
Juru Bicara Fraksi Golkar Sitti Izzati Aziz dalam pandangan umum fraksinya menyampaikan penilaian tentang OPD yang lalai dalam pelaksanaan anggaran. Sehingga menimbulkan SILPA pada APBD yang cukup besar, artinya ada dana yang seharusnya termanfaatkan untuk pembangunan daerah namun tidak terpakai.
“Fraksi Golkar menilai OPD lalai dalam pelaksanaan kegiatan sehingga menimbulkan SILPA. Untuk itu kami meminta kejelasan lebih lanjut mengenai persoalan ini,” kata Sitti.
Salah satu OPD yang disorot Sitti adalah Dinas Kehutanan dengan realisasi anggaran sekitar 77,81 persen. Dari alokasi anggaran sebesar Rp51 miliar di dinas tersebut, hanya terealisasi sebesar Rp41 miliar.
Sementara itu, Juru Bicara sekaligus Ketua Fraksi PKS Nurfirmanwansyah menyampaikan pandangan fraksinya mengungkapkan dukungan terhadap implementasi Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah (ABS – SBK) masih belum maksimal. Dia meminta pemerintah provinsi agar meningkatkan dukungan terhadap sektor keagamaan dan adat melalui program kegiatan ke depan dalam rangka menunjang ABS – SBK yang sudah menjadi filosofi kehidupan masyarakat. *
