PADANG – Hari kedua Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan (Rakorenbang) Provinsi dan kabupaten/ kota se-Sumatera Barat, Selasa (9/3/2021) antara lain mendengarkan pemaparan dari Bupati Kepulauan Mentawai.
Salah satu yang menjadi perhatian Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi di daerah kepulauan tersebut adalah akses jaringan internet dan telekomunikasi.
Bupati Mentawai Yudas Sibaggalet memaparkan, dari empat pulau besar di Kepulauan Mentawai, baru satu pulau yang sudah memiliki akses internet yaitu Pulau Sipora, itupun masih banyak titik-titik yang tidak ada sinyal (blank spot). Sedangkan Pulau Pagai Selatan, Siberut dan Pagai Utara belum ada.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Mahyeldi meminta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumbar Jasman Rizal untuk menindaklanjuti masalah jaringan internet di Kepulauan Mentawai.
“Persoalan ini harus disikapi serius. Saya minta Kepala Diskominfo provinsi untuk menindaklanjuti agar masalah internet di Mentawai bisa diatasi,” kata Mahyeldi.
Dalam sesi diskusi, Kepala Diskominfo Provinsi Sumbar Jasman Rizal mengakui belum optimalnya layanan internet di Mentawai. Daerah kepulauan itu masih minim sarana prasarana telekomunikasi.
“Pulau Sipora yang sudah mendapatkan akses pun, kondisinya masih jauh dari harapan,” sebutnya.
Jasman mengungkapkan, ada rencana salah satu provider yang akan membangun jaringan fiber optik bawah laut. Namun, rencana tersebut juga belum bisa dipastkan kapan akan terealisasi.
Jasman menerangkan, dalam aturan baru terkait pembangunan tower telekomunikasi, pemerintah kabupaten dan kota sudah bisa langsung ke kementerian terkait.
“Regulasi ini bisa dimanfaatkan oleh Pemkab Mentawai untuk mengajukan ke kementerian. Pemprov melalui Diskominfo siap memfasilitasi,”ujarnya.
Rakorenbang Provinsi bersama pemkab dan pemko se-Sumatera Barat telah berlangsung sejak kemarin (Senin, 8/3/2021). Akan berlangsung selama tiga hari hingga besok (Rabu, 10/3).
Rakorenbang tersebut adalah dalam rangka sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antara pemprov dengan 19 kabupaten dan kota. Sehingga program pembangunan bisa lebih terarah dan terencana dengan baik sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat. (Febry/*)
Komentar