JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta dana desa 2018 yang telah dianggarkan untuk didorong masuk ke desa dan jangan sampai dikembalikan lagi ke Jakarta.
Jokowi menjelaskan, dana desa tahun ini dianggarkan sebesar 60 triliun, dan sejak 2015 lalu keseluruhannya mencapai Rp187 triliun didorong untuk masuk ke desa, supaya perputaran uang ada di desa, di lingkup kecamatan atau maksimal di lingkup kabupaten.
“Yang dulu-dulu itu, uang itu kalau sudah sampai daerah kesedot lagi ke Jakarta. Inilah yang kita harapkan agar uang itu Rp.187 triliun dan tahun depan insyaallah akan kita tingkatkan lagi, benar-benar jangan sampai tersedot lagi masuk ke Jakarta,” kata Presiden Jokowi dikutip dari setkab.go.id, Senin (14/5).
Menurut Jokowi, dalam setiap program atau proyek pembuatan jalan desa, embung desa ataupun irigasi desa, maka kebutuhan bahan-bahan yang digunakan harus dibeli dari desa tersebut.
“Beli semen juga di desa, di kecamatan juga ada toko semen, ada ndak? Beli di situ biar uangnya muternya di toko-toko itu,” ujar Jokowi.
Presiden juga menekankan agar mempekerjakan 100 persen pekerja dari desa dimana proyek itu dilaksanakan. Sehingga uang yang dibayarkan kepada pekerja di desa dapat beredar disana.
“Jangan sampai bangun jalan beli batu, batunya pergin ke kota belinya. Nah, yang dapet yang di kota. Nah teori ekonomi ini kita harus ngerti,” imbuhnya.
Terkait permintaannya kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) agar dilaksanakan padat karya tunai untuk pengerjaan proyek-proyek dari dana desa, Presiden Jokowi menjelaskan, harapannya yang bekerja orang-orang dari desa setempat, dibayar kalau bisa dibayar harian kalau ndak bisa, bisa dibayar mingguan, sehingga akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak.
“Bayangkan kalau satu desa, misalnya 1 desa bekerja 100 saja, berarti sudah membuka lapangan pekerjaan 7,4 juta orang di seluruh Indonesia. Kalau 200 yang akan terbuka lapangan pekerjaan 14 juta orang bekerja di situ,” pungkasnya. (peb)
