MENTAWAI – Event Pekan Olahraga Provinsi (Poprov) Sumbar XIV yang diadakan di Kota Padang akhir November 2016 lalu masih menyisakan masalah. Sejumlah pengurus cabor dari Kabupaten Kepulauan Metawai yang diikutkan dalam ajang tingkat provinsi itu mengeluhkan kostum yang tak kunjung diterima hingga saat ini.
Pengurus empat cabor dari 22 cabor yang ikut pada Poprov XIV merasa kecewa dengan pembagian kostum dan pembayaran uang saku. Uang saku atlet, belum semuanya yang menerima. Begitu juga pembagian kostum, mulai dari pembukaan Porprov, hanya beberapa cabor yang difasilitasi kostum, sehingga cabor yang tidak mendapatkan kostum merasa kecewa.
Empat cabor yang belum semua menerima kostum olahraga tersebut di antaranya, Cabor Perbakin, Futsal, Gulat dan Kempo. Sebagian atlet dan official dari empat cabor itu ada yang menerima kostum dua hari setelah penutupan. Bahkan, sebagian lagi malah belum menerima sampai sekarang.
Salah seorang pelatih cabor Kempo, Ade Irmasuryani mengakui kondisi tersebut. Saat dihubungi padangmedia.com, Selasa (6/12) , ia mengaku pembagian kostum dari KONI Mentawai baru diterima setelah penutupan Porprov. Itupun belum semua yang menerima.
“Pembagian kostum bagi atlet maupun official dan manager harusnya dilakukan dari awal pelepasan atlet. Namun kenyataan di lapangan, hanya beberapa cabor saja yang diberikan kostum,” ungkap Ade.
Selain Ade, Manager Cabor Perbakin Mentawai, Kaspi Dharmis juga membenarkan hal tersebut. Bahkan, ia sendiri pun hingga saat ini belum menerima kostum yang seharusnya sudah diterima sebelum pembukaan Porprov.
“Saya secara pribadi merasa kecewa dengan ketidaksiapan panitia Porprov KONI Mentawai terhadap pengadaan pakaian kontingen. Harusnya, kostum itu sudah dibagikan kepada atlet, official dan manager sebelum pembukaan Porprov. Nah, saya sendiri selaku manajer, belum terima,” sesal Kaspi saat dikonfirmasi padangmedia.com lewat selulernya, Selasa (6/12).
Selain itu, menurut Kaspi, kostum yang diterima juga tidak lengkap. Kostum yang diterima seharusnya berupa topi, baju kaos, jaket, tas, celana training, kaos kaki dan sepatu. Kostum yang lengkap itu hanya diterima oleh beberapa cabor saja. Sementara, sebagian hanya menerima topi, baju kaos, tas dan kaos kaki.
“Selebihnya kemana?” kata Kaspi mempertanyakan.
Ia juga mempertayakan panitia Porprov yang telah di SK-kan sebanyak 37 orang, tapi ternyata banyak yang mangkir. Selama Porprov berlangsung, hanya 4 atau 5 panitia saja yang aktif berada di lokasi. Sementara, pada SK panitia secara jelas dibunyikan honor bagi anggota dan koordinator berkisar antara Rp750 ribu sampai Rp1 juta.
Sementara itu, Ketua Panitia Kontingen Mentawai, Antonius Saleleubaja menjelaskan, fasilitas yang diberikan kepada seluruh kontingen itu yang bertanggung jawab KONI Mentawai, termasuk pembayaran honor panitia, karena wewenang penuh itu Ketua.
Menyangkut kepanitian, dari awal rapat sampai final sudah disampaikan, bahwa yang tidak hadir pada pelaksanaan poprov siap untuk tidak dibayar honornya. “Namun, hal tersebut kita kembalikan kepada Ketua KONI Mentawai apakah dibayarkan atau tidak nanti,” kata Antonius kepada padangmedia.com.
Terkait dengan pembagian fasilitas kostum kepada beberapa cabor, menurutnya, kekurangan jatah kostum terjadi karena adanya keterlambatan saat pengorderan oleh pihak penyedia barang dan jasa pada percetakan. Karena semuanya itu dikelola oleh KONI langsung dan diberikan kepada pihak ketiga yang memiliki perusahan.
“Secara strategi, kami sudah susun tahapan persiapan. Namun pada saat Porprov, pihak percetakan mengaku kerepotan karena banyaknya orderan yang datang. Untuk itu, kami lebih mengutamakan kostum defile untuk pembukaan Porprov. Sementara kostum bertanding, sudah diupayakan khusus untuk atlet,” terangnya.
Terkait banyaknya panitia yang mangkir, Antonius mengaku sudah memberitahukan kepada seluruh panitia untuk hadir selama Porprov. Hal itu dia sampaikan ketika rapat finalisasi persiapan jelang Porprov.
“Intinya sudah dikasih tau sama mereka. Setahu saya, memang tidak maksimal seluruhnya hadir karena panitia itu rata-rata dari pegawai negeri,” ujarnya. (ers)
Komentar