PADANG- Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumatera Barat melaksanakan workshop bertema Membangun Strategi Pertanian Berkelanjutan Berbasis Iklim yang Inklusif di Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (23/8/2022). Workshop tersebut terselenggara berkat kerja sama PKBI dengan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATIRO) dalam program Voice for inclusiveness climate resilience action (VICRA).
Workshop dihadiri oleh organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait, para wali nagari dan petani serta pihak lainnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Rudi Repenalis Rilis menyatakan dukungan terhadap program VICRA yang diinisiasi oleh PKBI Sumatera Barat dan PATIRO tersebut.
Menurut Rudi, perubahan iklim menjadi isu yang cukup ramai dibicarakan belakangan ini karena dampaknya sangat dirasakan oleh semua sektor terutama di sektor pertanian. Perubahan iklim menjadi tantangan yang nyata bagi pembangunan pertanian berkelanjutan.
“Sektor pertanian sangat sensitif terkena dampak perubahan iklim karena bertumpu pada siklus air dan cuaca untuk menjaga produktivitas,” katanya.
Koordinator Distrik VICRA-PKBI Sumatera Barat, Suci Kurnia Sari menyebutkan, pihaknya menyadari anomali cuaca yang tidak menentu. Hal itu menyebabkan petani sulit memprediksi musim hujan atau kemarau untuk mengatur pola tanam.
“Akibatnya, produksi pertanian menjadi tidak bisa dioptimalkan, karena kekhawatiran akan terjadi gagal panen karena perubahan cuaca yang tidak menentu,” sebut Suci.
Sementara kepala Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman, Yurisman mengungkapkan, kondisi pertanian saat ini, 11 dari 17 kecamatan di daerahnya mengalami gangguan hama dan penyakit tanaman dampak dari perubahan iklim.
“Dampak bencana iklim akan membuat produksi dan kualitas pertanian menurun bahkan gagal, ketahanan pangan akan terancam bahkan dikhawatirkan bisa mengakibatkan kemiskinan struktural,” terangnya.
Kondisi tersebut bisa mengakibatkan masyarakat petani tidak mampu mengangkat taraf hidup dan akan menjadi kelompok rentan kemiskinan. Dari sisi lain, negara akan mengalami kerugian dengan menurunnya PDRB.
“Pemkab Padang Pariaman menanggapi serius kondisi ini dan akan berupaya mengurangi dampak negatif perubahan iklim terutama pada daerah yang rentan dan memiliki kapasitas adaptif yang rendah,” ujarnya.
Hal tersebut menurutnya akan diupayakan melalui berbagai pembangunan pertanian berkelanjutan terhadap perubahan iklim untuk mendukung penyusunan rencana aksi dan kelompok kerja adaptasi perubahan iklim di Padang Pariaman.
Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Padang Pariaman Azwarman menuturkan, Rencana Aksi Daerah untuk mengendalikan dampak perubahan iklim di sektor pertanian sudah tertuang dalam misi kepala daerah.
“Penguatan ketahanan pangan masyarakat melalui diversifikasi dan intensifikasi pangan menjadi arah kebijakan pembangunan Padang Pariaman,” tambahnya.
- Workshop tersebut ditutup dengan perumusan komitmen melalui rencana aksi adaptif dari peserta. Antara lain adanya kebijakan, kelembagaan, penganggaran, kolaborasi dan aksi nyata meminimalisir dampak perubahan iklim. (*/Fe)