PADANG- Pariwisata Sumatera Barat memiliki potensi pengembangan cukup besar. Namun untuk pengembangan tersebut, perencanaan harus jelas. Komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota serta pihak-pihak terkait harus kuat agar rencana pengembangan dapat berjalan maksimal.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit di hadapan para pegiat pariwisata nasional yang dikordinir Andrinof Caniago, Minggu (28/2) menjelaskan, sejauh ini pengembangan pariwisata belum memiliki perencanaan yang jelas dan terpadu sehingga masih jalan di tempat. Dari sisi komitmen, dirasakan sudah cukup kuat namun kelemahannya terutama sekali adalah soal perencanaan.
” Potensi besar dan komitmen yang kuat saja tidak cukup tanpa diiringi perencanaan yang jelas dan terpadu,” kata Nasrul.
Ke depan, Nasrul menyatakan perencanaan kawasan pariwisata Sumatera Barat akan dirancang secara terpadu dan terarah. Pariwisata akan dibagi dalam tiga kawasan yaitu Kawasan Utama, Kawasan Strategis dan Kawasan Cadangan. Perencanaan secara terpadu akan melibatkan kabupaten dan kota sehingga pariwisata Sumatera Barat berkembang secara serentak, tidak sendiri- sendiri.
Kemudian, kendala lain yang dihadapi adalah masalah lahan. Persoalan ini juga harus dicarikan solusi sehingga tidak menghalangi pengembangan dan masuknya investasi.
Dalam kesempatan itu, Andrinof Caniago, pemerhati pariwisata, mantan Kepala Bappenas mengingatkan bahwa saat ini merupakan momen yang tepat bagi Sumatera Barat untuk bergerak maju.
“Pengembangan pariwisata Sumatera Barat saat ini berada pada momentum yang sangat bagus. Jangan ditunda lagi. Segala hal berkaitan perizinan, perencanaan, pembebasan lahan dan sarana infrastruktur harus dituntaskan sehingga Sumbar tidak kehilangan momen,” ingatnya.
Pegiat pariwisata nasional melirik potensi Sumatera Barat dari sisi wisata bahari. Potensi ini adalah sangat besar dan sudah dilirik banyak pihak, dalam dan luar negeri. Namun Andrinof mengungkapkan, untuk investor tidak mau berurusan langsung dengan masyarakat.
“Ini yang harus dicarikan solusi oleh pemerintah provinsi dan pemkab/ pemko bagaimana agar tersedia lahan bebas yang bisa ditawarkan kepada investor,” sarannya. (feb)
