PADANG- Pengembangan kemaritiman di Sumatera Barat saat ini mengedepankan sisi pariwisata. Pengembangan beberapa kawasan wisata bahari seperti Kawasan Wisata Terpadu Mandeh merupakan wujud dari pengoptimalan potensi laut di Sumatera Barat disamping pengembangan potensi lainnya yang berbasis kelautan.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyampaikan hal itu dalam Seminar Nasional Sinergitas TNI Angkatan Laut dengan Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Poros Maritim Dunia di auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Kamis(31/3). Seminar tersebut menghadirkan Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksmana TNI Ade Supandi dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagai Keynote Speaker dalam rangkaian kegiatan latihan TNI AL Multilateral Komodo Exercise 2016.
“Saat ini, kami sedang mengembangkan kemaritiman dengan mengedepankan periwisata yaitu Kawasan Terpadu Mandeh,” kata Irwan.
Dia mengurai, dari 19 kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat, tujuh daerah diantaranya berada di wilayah pesisir Pantai Barat Sumatera. Dia menyebut diantaranya adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlah pulau sebanyak 185 buah.
Total luas wilayah laut Sumatera Barat lebih kurang 37.363,75 km2 dengan panjang garis pantai 1.973 km. Luas terumbu karang 36.693,27 Hektar, luas mangrove 43.186,71 Hektar, luas padang lamun 42.120 Hektar dan luas kawasan konservasi perairan 419.857,79 Hektar.
Dengan adanya seminar nasional tersebut, Irwan berharap semakin memaksimalkan pengembangan dan pemanfaatan potensi laut di Sumatera Barat secara lebih terpadu, terarah dan terencana. Dengan terbangunnya sinergi antar pemerintah daerah dalam pengembangan potensi laut, dapat lebih membuka peluang yang optimal pemanfaatan yang lebih optimal.
Sebelumnya, KASAL Laksmana TNI Ade Supandi menyatakan bahwa laut merupakan harapan masa depan Indonesia. Kebijakan pemerintah membangun Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia merupakan upaya memanfaatkan laut secara optimal.
Sementara Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan mendorong peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk mengkordinasikan, mengintegrasikan serta mensinergikan keterpaduan program peningkatan bidang kelautan yang bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah.
“Pemerintah pusat juga mendorong tumbuhnya kerjasama antar daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dalam bidang kelautan serta pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” ujar Tjahjo. (feb)
