- Pansus LKPj Walikota Padang tahun 2016. (baim)
Menindaklanjuti penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Padang tahun 2016, Panitia Khusus I (Pansus I) DPRD Padang yang membahas pendapatan melakukan pertemuan dengan Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan (Dispernakbuthun) Padang. Pertemuan dilakukan di lantai II ruang rapat paripurna gedung DPRD Padang, Kamis (6/4).
Kepala Dinas Pernakbuthun Kota Padang, Syaiful Bahri mengatakan, berbicara mengenai pendapatan di Disperhutbun ada dua, yakni pada Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan pada pembibitan. Diakuinya, pencapaian pendapatan Dispernakbuthun saat ini belum dapat optimal. Hal itu dikarenakan masih belum banyaknya daya serap pada Rumah Pemotongan Hewan karena masih adanya tempat-tempat pemotongan liar serta sarana dan prasarana yang belum memadai.
Menurut Syaiful, sarana dan prasarana RPH yang berlokasi di Aia Pacah saat ini sangat tidak memadai. Seperti kandang, IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) serta penggunaan alat potong yang masih manual, itupun hanya ada satu dan masih dipinjamkan oleh seseorang. Juga alat penarik untuk menaikkan dan memindahkan sapi serta cara pemotongan sapi itu sendiri dan tranportasi pengangkutan ke penjual.
Kalau sudah menggunakan alat potong modern, pemotongan akan bisa dilakukan 40 hingga 50 ekor per harinya. Kondisi saat ini masih sangat jauh dari yang diharapkan. RPH Aia Pacah hanya bisa melakukan pemotongan 4 hinggga 5 ekor saja per harinya.
“Hal ini sangat berpengaruh pada produksi daging yang akan dipotong,” ujarnya pada padangmedia.com usai rapat dengan Pansus I DPRD Padang.
Lebih jauh dikatakan, jika pelayanan baik dan di RPH Aia dingin bisa menampung banyak pemotongan, pihaknya bisa menarik retribusi satu ekor sapi sekitar Rp100 ribu. Itu akan bisa menaikkan pendapatan untuk RPH. Namun, akar masalahnya adalah melengkapi sarana dan prasarana, sesuai standarisasi dari pusat.
Lebih lanjut dikatakan, beredarnya daging baku di pasaran saat ini juga menjadi masalah. Hal itu membuat RPH menjadi lesu bahkan bisa jadi tidak berfungsi. Mudahan-mudahan UU no 41 PP 2016, oleh Kementerian dapat diupayakan pada PP tersebut dan bisa dilakukan perubahannya. Dengan demikian, daging beku tersebut hanya boleh untuk restoran, hotel dan catering.
Syaiful juga menjelaskan, PAD pada pertanian agak sedikit sulit. Karena, sektor pertanian pada dasarnya bersifat pelayanan pada masyarakat. Namun, pihaknya saat ini sudah membuat suatu program, yakni Hotline Tani (sms service), dimana dalam hal ini kelompok-kelompok tani diperbolehkan menyampaikan sms ke Hotline Tani. PPL atau OPT akan turun ke lapangan untuk menindaklanjuti laporan petani tersebut.
Sementara itu, Anggota Pansus I DPRD Padang, Amrizal Hadi dari Fraksi Nasdem mengatakan, salah satu upaya untuk meningkatkan PAD pada RPH adalah dengan melengkapi peralatan pemotongan pada RPH itu sendiri.
“Kita memahami untuk pendapatan pada RPH itu sendiri saat ini memang belum maksimal. Sarana dan prasarana harus terlebih dahulu di optimalkan,” katanya.
Ia sangat menyayangkan kondisi itu. Padahal, dari dahulu Komisi DPRD Padang yang membidangi sudah menyampaikan pada dinas terkait agar mengajukan anggaran di APBD 2017, namun tidak muncul. Hal itu dinilai kelalaian dinas tersebut terhadap kebutuhan yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan PAD.
“Kami di DPRD pastinya membantu kerena jelas jelas itu dalam rangka peningkatan PAD,” tambahnya..
Dia juga menegaskan, komisi terkait di DPRD Padang sebelumnya sudah ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI. Kunjungan itu sekaligus untuk memperjuangkan kelangsungan operasional RPH Lubuak Buaya dan RPH Aia Pacah. Namun, implikasi dari dinas bersangkutan tidak ada. Percuma ke Kementerian menggunakan uang negara untuk memperjuangkan hal itu, tegasnya.
Ke depan, ia berharap masalah RPH untuk peningkatan pendapatan dapat disikapi serius oleh dinas terkait. Apa yang dibutuhkan agar dimunculkan untuk anggaran di 2018 dan kalau bisa pada anggaran perubahan 2017.
“Melalui kepala dinas baru ini, kami berharap ke depan dapat membangun komunikasi dengan komisi berkaitan di DPRD Padang,” harapnya.
Rapat tersebut dipimpin oleh Mizwar Jambak didampingi anggota Pansus I lainnya, Azirwan, Amrizal Hadi, Yandri Hanafi, Muzni Zen, Ilham Maulana, Hadison. Hadir juga Kepala Dinas Pertanian, Syaiful Bahri, Ka Upt Rumah Potong, Sudirman serta beberapa orang sekretariat. (baim)
