PADANG- Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan ujung tombak perekonomian, di tengah kondisi ekonomi global yang sedang tidak baik-baik saja. Khusus di negara berkembang, 60 persen perekonomian ditunjang oleh usaha kecil dan menengah.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Barat Syukriah menyampaikan hal itu saat pembukaan UMKM Expo dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sumatera Barat di Padang, Sabtu (11/3/2023).
“Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Kementerian Keuangan untuk ikut memberikan perhatian besar kepada UMKM. Melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, untuk ikut bersama-sama dalam menopang UMKM untuk mampu bertumbuh dan berkembang secara handal dan mandiri,” kata Syukriah.
Pemerintah, lanjutnya, harus mendorong bagaimana agar UMKM dapat terus bergerak maju. Melalui berbagai upaya, baik pembinaan sumber daya manusia, pengolahan produk maupun pemasaran hasil produksi.
Dia menyebut, Sumatera Barat memiliki potensi besar di sektor UMKM. Potensi itu harus terus dipacu dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat di tengah gonjang-ganjing ekonomi global.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia wilayah Sumatera Barat Endang Kurnia Saputra dalam kesempatan itu menyebutkan, menghadapi fenomena perkembangan inflasi Sumatera Barat, dibutuhkan kerja sama dan koordinasi yang erat antara pemangku kepentingan. Dalam hal ini adalah Bank Indonesia dan pemerintah provinsi dalam wadah TPID untuk menjaga inflasi agar lebih terkendali.
Menurut Endang, komitmen pengendalian inflasi diwujudkan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang berlangsung selama dua hari (11 dan 12 Maret 2023). GNPIP 2023 mengusung tema “Sinergi dan Inovasi untuk Ketahanan Pangan Nasional melalui Gerakan Sumbar Gempur Inflasi 2023”.
Endang menyampaikan, berdasarkan perkembangan harga pada Februari lalu, inflasi tahunan Sumatera Barat mencapai 6,87 persen (year on year/yoy). Kondisi itu masih membawa inflasi Sumatera Barat berada pada peringkat tertinggi pada skala nasional.
“Pemantauan kecukupan dan kelancaran distribusi komoditas pangan harus diperhatikan agar inflasi tetap terkendali menjelang bulan Ramadhan dan HKBN Idul Fitri 1444 H,” katanya.
Dia menambahkan, GNPIP Sumatera Barat tahun 2023 dilakukan dengan semangat sinergi dan kolaborasi bersama pemerintah daerah melalui beberapa inisiatif dan penguatan komitmen. Empat Program utama pengendalian inflasi yang digagas adalah, pertama Gerakan Sumbar Gempur Inflasi yang digencarkan melalui Gerakan inisiatif Komunitas Peduli Inflasi, Komunitas Milenial Peduli Inflasi, dan Sekolah Peduli Inflasi.
Kedua, Sinergi Penguatan Distribusi melalui kerjasama antar Provinsi Sumatera Barat dengan Kepulauan Riau, Kerjasama intra daerah Kabupaten Tanahdatar dan Kabupaten Kepulauan Mentawai serta pesantren pendukung efisiensi distribusi yaitu kerjasama toko pengendali inflasi pondok pesantren dengan Kanwil Bulog Sumbar.
Program Ketiga adalah Sinergi Pelaksanaan Pasar Murah melalui kerjasama pelaksanaan pasar murah antar Bank Indonesia dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Sumatera Barat. Keempat adalah Pertanian Sumatera Barat Naik Kelas melalui penyaluran bantuan alsintan dan saprodi kepada kelompok tani, implementasi digital farming, serta inisiatif pesantren pendukung ketahanan pangan.
Senada, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi juga mendukung aksi GNPIP dalam mengoptimalkan berbagai upaya stabilisasi harga pangan. Dia menekankan pentingnya sinergi, komitmen, dan koordinasi seluruh pihak sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan GNPIP yang pada akhirnya akan membawa kebermanfaatan bagi terkendalinya harga pangan di Provinsi Sumatera Barat.
Lebih lanjut, kegiatan GNPIP ini diharapkan dapat memitigasi kenaikan harga pangan tetap terjaga stabil, memperkuat ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung terwujudnya Sumatera Barat madani, unggul dan berkelanjutan. F
Komentar