Penanganan Bencana, Supardi Minta Gubernur Segera Bahas Perubahan APBD 2024

PADANG- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Supardi meminta gubernur segera menyampaikan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) tahun 2024 untuk mengakomodir anggaran penanganan kerusakan akibat bencana alam.

Hal itu ditegaskan Supardi karena Sumatera Barat dilanda bencana alam cukup parah yang membutuhkan penanganan serius. Terakhir banjir lahar dingin yang terjadi di beberapa daerah sekitar Gunung erapi yang merenggut puluhan korban jiwa dan kerusakan berat infrastruktur dan permukiman.

“Mengingat kondisi ini harus segera ditangani kami meminta gubernur agar mempercepat pengajuan RAPBD-P ke DPRD untuk dibahas agar penanganan kerusakan akibat bencana alam ini dapat dioptimalkan,” kata Supardi, Selasa (14/5/2024).

Dia menyebutkan, penanganan bencana alam bisa dialokasikan melalui Biaya Tidak Terduga (BTT). Dalam komposisi APBD 2024 awal, alokasi anggaran BTT tidak begitu besar, jadi dengan dipercepatnya pembahasan perubahan anggaran, alokasi belanja tersebut bisa ditambah sesuai kebutuhan.

Dalam kesempatan itu Supardi juga meminta Pemerintah Provinsi melakukan pemetaan potensi kebencanaan yang lebih akurat lagi. Pemetaan harus melibatkan para pakar untuk melakukan kajian jangka Panjang bersama pemerintah kabupaten dan kota sehingga Langkah antisipasi kebencanaan bisa lebih fokus dan terencana.

Tak kalah pentingnya, Supardi mengingatkan agar gubernur melakukan evaluasi terhadap eksploitasi sumber daya alam terutama di sektor pertambangan dan perkebunan. Eksploitas yang kurang pengawasan berpotensi merusak keseimbangan lingkungan yang pada akhirnya menjadi pemicu terhadinya bencana alam.

Dia menegaskan, sebagian besar wilayah Sumatera Barat memiliki potensi bencana alam terutama banjir, longsor dan tsunami. Kejadan terakhir yang sangat menyita perhatian adalah banjir lahar dinging yang melanda wilayah sekitaran Gunung Merapi.

“Banyaknya potensi bencana ini membutuhkan perhatian serius termasuk pengendalian lingkungan. Jika peta kebencanaan bisa dirancang secara detail tentu akan diketahui kawasan mana yang bisa dibangun dan mana yang tidak boleh dimanfaatkan untuk bangunan sebab dampaknya akan dirasakan setelah beberapa tahun ke depan,” ujarnya.

Supardi juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada Ketika melintasi wilayah rawan bencana. Jika cuaca tidak memungkinkan sebaiknya tidak melakukan perjalanan yang melewati kawasan perbukitan atau sungai,” tandasnya. F

print

BERITA TERKAIT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *