MENTAWAI – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tim Pemprov Sumbar yang mendampingi Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit dalam kunjungannya ke Bumi Sikerei itu telah menghimpun data dan informasi terkait penyusunan percepatan pembangunan di daerah itu.
Pendataan dilakukan tim Pemprov selama lima hari di lapangan. Dari pendataan tersebut, tim Pemprov menemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Mentawai masih rendah. Hal itu disebabkan masih tingginya angka kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan yang rendah, serta tingkat pembangunan ekonomi yang masih rendah.
Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit di aula Sekretariat Umum Daerah Mentawai, Jumat (9/12) mengatakan, secara ekonomi, Kabupaten Kepulauan Mentawai cukup tinggi, sebesar 35 juta rupiah per kapita. Namun, income perkapita di daerah pinggir hanya sekitar 17 sampai 18 juta rupiah. Dalam arti kata, masih terjadi perbedaan antara kaya dan miskin.
Ke depan, kata Wagub, Pemprov Sumbar akan memprioritaskan transportasi agar bisa lancar di Mentawai untuk bisa memenuhi 9 pokok sembako di Mentawai. “Infrastruktur jalan di Mentawai akan kita prioritaskan pembangunannya. Bagaimana kita berusaha menembus jalan poros dengan adanya program Trans Mentawai sekitar 300 km itu, termasuk air bersih dan telekomunikasi,” ujarnya.
Selain itu, bagimana agar bisa memanfaatkan sumber daya alam yang kaya di Bumi Sikerei. Satu-satunya untuk meningkatkan pendapatan daerah di Mentawai adalah sektor pariwisata dan kelautan. Di Mentawai, laut sangat luas tapi masyarakatnya banyak yang tidak pelaut, imbuhnya.
Ke depan, secara perlahan sektor kelautan akan dikembangkan dengan mengajak putra-putri Mentawai sekaligus mendatangkan investor guna memanfaatkan potensi laut serta memberdayakan masyarakat setempat. Nasrul Abit berharap masyarakat Mentawai bisa siap menerima pembaharuan namun bukan berarti merubah adat dan budaya.
Dikatakan Wagub, sebagai salah satu daerah 3T (tertinggal, terluar dan terpencil), porsi anggaran untuk pembangunan Mentawai lebih banyak berada di pemerintah pusat. Pemprov Sumbar nantinya akan mengajukan anggaran ke Kementerian PMK, nanti kementerian yang akan mengkordinasikan soal anggarannya.
Sementara, terkait pembangunan Bandara Rokot, Wagub menegaskan bahwa hal itu merupakan prioritas. Nasrul Abit meminta kepada Pemkab Mentawai untuk membebaskan tanah pada tahun 2017. Tahun 2018, pembangunan diharapkan sudah bisa berjalan, temasuk pembangunan jalan tembus di Sikabaluan. (ers)
