PADANG PANJANG — Pemerintah Kota terus mengupayakan penanggulangan kemiskinan di Padang Panjang dengan berbagai program. Salah satunya mendiskusikan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Kamis (19/12).
Dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai III Gedung BKPSDM/Bappeda, Rapat TKPK tersebut dibuka Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si. Dihadiri kepala OPD, BUMN, BUMD, Badan Amil Zakat Nasional, camat dan lurah.
Pada 2022 angka Kemiskinan Ekstrem di Padang Panjang berada pada angka 0%. Namun pada 2023 naik kembali menjadi 1,07%. Pada 2024, hingga Juli setelah dilakukan pendataan ulang, angka kemiskinan ekstrem berada pada angka 0,17%.
Dalam sambutannya, Pj Wako Sonny menyampaikan, penanggulangan kemiskinan di Padang Panjang tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemko saja. Perlu kolaborasi dan kerja sama dengan BUMN, BUMD, Baznas dan lainnya.
“Kita sudah mengalokasikan anggaran untuk membantu masyarakat yang tergolong miskin dengan total Rp1,5 juta per orang. Kita salurkan Rp500 ribu setiap bulannya selama tiga bulan,” ujar Sonny.
Pada 2025 mendatang, Pemko juga sudah mengalokasikan APBD untuk penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting. Baik yang sudah terdaftar maupun yang belum, akan dialokasikan bantuan. Bagi yang belum inilah yang akan diisi BUMN, BUMD, Baznas dan lainnya.
“Seperti BUMN, Bank Nagari memiliki dana CSR, Baznas yang memiliki empat program, ini bisa dialokasikan untuk membantu masyarakat kita terhindar dari kemiskinan. Juga kolaorasi dari semua OPD sangat dibutuhkan untuk memberikan program-program yang mereka butuhkan untuk memperbaiki perekonomiannya,” tuturnya lagi.
Sonny juga mengatakan penanggulangan kemiskinan pendekatannya harus sesuai data yang sebenarnya. “Kita harus memiliki data tersebut. Bagaimana rumahnya, kondisi orang tuanya, perekonomian, anak, sekolah dan lainnya. Bisa kita analisa apa yag mereka butuhkan,” ungkapnya.
Sonny juga berharap semua program yang telah dan akan dilaksanakan ini bisa menurunkan angka kemiskinan di Panjang dan kembali lagi 0%.
“Butuh kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan ini. Hari ini kami kumpulkan TKPK agar sasarannya tepat dan tidak tumpang tindih. Kita berharap juga peranan dari tokoh-tokoh masyarakat dalam pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat,” harapnya.
Sehari sebelumnya Pj Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, dalam Rapat Koordinasi TPPS, Rabu (18/12), menargetkan zero stunting melalui kolaborasi lintas sektor. “Semua OPD harus aktif sesuai tupoksi, fokus pada ibu hamil, anak balita, dan remaja calon pengantin,” ujar Sonny.
Kota Padang Panjang mencatatkan tren penurunan stunting yang signifikan. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, angka stunting berada di 15,8% (posisi kedua terendah di Sumbar). Data e-PPGBM Triwulan IV-2024 mencatat 327 balita stunting (9,71%), turun dari Triwulan I-2024 (466 balita atau 13,3%).
Dinas Kesehatan, Pendidikan, Sosial, PKK, dan kader posyandu dilibatkan untuk memperkuat edukasi, layanan gizi, dan monitoring berbasis data e-PPGBM. Gerakan Basunting, yang berjalan sejak 2022, akan berganti nama menjadi Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), dengan dukungan donasi dari berbagai pihak.
Penghargaan diberikan kepada lembaga dan individu pendukung program Basunting, termasuk Bank Nagari, Bank BRI, BSM, Baznas, Satpol PP, dan organisasi masyarakat. (de)
