PADANG – Sebagai Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti menilai Pemerintah Kota Padang gagal dalam memanfaatkan momen peringatan Hari Pers Nasional 2018. Apalagi, puncak dari rangkaian HPN 2018 ini dipusatkan di Kota Padang.
“Dengan dipusatkannya HPN 2018 di Padang, merupakan momentum untuk mempromosikan daerah sendiri. Apalagi, orang nomor satu di Indonesia hadir di sini. Suatu kebanggaan bagi kita, Presiden Jokowi bisa datang ke Sumatera Barat, khususnya ke Kota Padang,” ujar politisi Partai Gerindra ini kepada wartawan di ruangan kerjanya Gedung Bundar Sawahan, Selasa (6 /2).
Seharusnya dengan kedatangan Presiden , Pemko dari awal sudah dapat menyusun program atau perencanaan yang dapat untuk percepatan pembangunan di Padang. “Apa yang bisa kita bawa dari pusat itu untuk mendorong percepatan pembangunan atau misalnya, seperti di memberikan bantuan ke Dharmasraya, sementara acaranya di Padang, kemana bantuan untuk Kota Padang. Sementara di Padang juga ada lo angka kemiskinan, bahkan gizi buruk ada di Padang, yang menyebabkan kematian,” ungkapnya.
Sebenarnya, kata Elly lagi, kasus gizi buruk ini harus menjadi perhatian khusus Pemko Padang. Masa satu orang penderita gizi buruk saja tidak bisa diurus.
“Tadi di Lubuk Begalung saya mengikuti Musrenbang. Pada kegiatan itu terungkap, kantong kemiskinan tertinggi itu ada di Lubuk Begalung. Bagaimana Pemko sekarang bisa melihat dengan jernih, kalau memang APBD kita tidak cukup, bagaimana caranya itu bisa dijemput ke pusat, kan bisa saja,” ujarnya.
Menurut Elly, dengan menjadikan Kota Padang sebagai puncak peringatan HPN 2018, tentu Pemko Padang mengetahui tujuan dari HPN itu sendiri. Tak hanya sekedar seremonial belaka, tetapi merupakan ajang promosi daerah dan menggaet dana dari pusat. Masih banyak yang perlu diperhatikan di Kota Padang, jangan lips servise saja di luar bagus di dalamnya kropos.
“Sampai hari ini saya lihat gebyarnya tidak ada tuh. Saya sedih kok Dharmasraya yang dibantu, sementara Padang juga butuh. Coba Anda lihat angka kemiskinan di Kota Padang,” cakapnya.
Artinya, jelas Elly, tugas pemerintah kota itu adalah bagaimana bisa menjemput dana-dana lain yang bisa mendorong pembangunan Kota Padang, tidak mengandalkan hanya APBD saja. “Pemerintah Kota Padang harus mampu menjemput dana dari pusat, karena kita tahu keterbatasan dana APBD kita,” tegasnya.
Ada beberapa hal yang bisa ditarik di sini, seperti pendidikan. Masih banyak insfrastruktur sekolah yang masih sangat menyedihkan di Kota Padang. Bahkan, ada anak sekolah yang duduk di kursi plastik, di mana kalau di satu kursi bisa patah, disusun beberapa kursi baru bisa mereka duduk belajar.
“Kita lihat masih ada anak yang belajar di tikar. Nah, mumpung mereka ada di sini, kita tarik ke sini. Kalau sekarang, saya lihat Padang hanya sebagai persinggahan. Padang hanya menjadi tempat lewat saja pada peringatan HPN ini,” pungkasnya. (baim)