PADANG – Pemerintah Kota Padang menanggapi serius terkait kisruh tentang pemberian izin krematorium milik perkumpulan etnis tiongha Himpunan Bersatu Teguh (HBT) di jalan Kelenteng Padang Selatan yang kembali mencuat.
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang, Mursalim Nafis menyampaikan, permasalahan tersebut akan diselesaikan secepatnya. Pemko Padang, katanya, tidak ingin mengambil resiko karena konflik dapat saja meluas.
Rencananya, Walikota Padang akan melakukan pertemuan dengan pihak HBT dan perwakilan warga pada Sabtu (25/3). “Kita sudah mempelajari alur persoalan ini secara matang. Dalam pertemuan hari Sabtu tersebut, pihak Pemko Padang akan berusaha memediasi pihak-pihak terkait termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat juga akan dihadirkan,” ujarnya.
Pada pertemuan tersebut, Ustadz Irfianda Abidin juga akan diundang. Pemko Padang ingin persoalan selesai secepatnya sehingga tidak menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat, ungkapnya.
Seperti diketahui, jemaah masjid dan massa aksi yang tergabung dalam Kelompok Majelis Masyarakat Minangkabau Kota Padang telah dua kali menggelar aksi unjuk rasa setelah mendengar krematorium di Jalan Kelenteng akan dioperasikan lagi. Mereka menuntut agar krematorium tersebut ditutup karena berada di tengah pemukiman padat penduduk sehingga dinilai meresahkan. (baim)
