JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) segera akan mengumpulkan para menteri terkait untuk membicarakan strategi pencapaian target nilai ekspor furnitur Indonesia 3,5 tahun ke depan sebesar USD 5 miliar. Persoalan yang dihadapi pelaku usaha furnitur harus dicarikan solusi agar target tersebut bisa tercapai.
Hal itu ditegaskan Jokowi usai membuka Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2017, Sabtu (11/3) di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta. Jokowi mengakui masih banyak problem yang menghambat pelaku usaha sehingga perlu dicarikan solusi, termasuk pemberian insentif bagi industri di tanah air.
“Saya kira, masalah-masalah itu akan bisa diselesaikan dengan baik melalui pertemuan. Tanpa bertemu, saya kira sulit mencari solusi,” kata Jokowi.
Kepada wartawan usai pembukaan IFEX 2017, Jokowi menjelaskan, pertemuan akan dilakukan antara Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri BUMN dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif. Pertemuan itu perlu dipercepat mengingat industri furnitur dan kerajinan menggunakan bahan baku 100 persen dari Indonesia, menyerap banyak tenaga kerja dan produknya berorientasi ekspor yang menghasilkan devisa.
“Ini tiga hal penting yang mendasari mengapa pertemuan itu menjadi sangat penting dilakukan secepatnya,” tegas Jokowi.
Dikumpulkannya para menteri itu ditujukan untuk menyikapi keluhan yang disampaikan Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Soenoto pada saat pembukaan IFEX tersebut.
Soenoto menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha anggota HIMKI yang sebagian besar merupakan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari berbagai daerah terutama soal regulasi. Pelaku UKM anggota HIMKI mengeluhkan berbagai macam regulasi yang menghambat.
“Kita harus memangkas regulasi-regulasi. Oleh karena itu HIMKI mengundang Menteri Dalam Negeri supaya aturan di daerah tidak diplintir-plintir, ada pungli yang dibungkus dengan regulasi,” ungkap Soenoto.
Regulasi-regulasi yang menghambat tersebut, menurutnya, tidak saja berada di Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, HIMKI juga ingin menyampaikan berbagai masalah tersebut kepada menteri-menteri terkait.
“Jika permasalahan itu sudah sampai kepada menteri terkait, saya berjanji target nilai ekspor tersebut akan terwujud,” katanya.
Sebagai gambaran, nilai ekspor furnitur dan kerajinan (craft) Indonesia pada tahun 2015 baru mencapai USD 2,6 miliar. Dia membandingkan, Vietnam yang baru merdeka pada tahun 1976 dengan jumlah penduduk hanya 2/6 penduduk Indonesia dan luas wilayah 1/6 dari Indonesia memiliki nilai ekspor furnitur sebesar USD 6 miliar. (feb/*)
