JAKARTA – Untuk mengejar proyek listrik 35.000 MW mau tak mau harus mengoptimalisasikan energi terbarukan. Apalagi, potensi energi terbarukan yang dimiliki negeri ini cukup besar, seperti biofuel, biomassa, panas bumi, energi surya, energi angin dan lainnya. Sayangnya, pengembangan semua jenis energi terbarukan sering tidak optimal karena persoalan birokrasi yang berbelit, terutama di daerah.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi NasDem Endre Saifoel mengatakan, kendala yang paling sering ditemukan di lapangan terhadap pemanfaatan energi terbarukan adalah keengganan pemerintah daerah untuk memfasilitasi.
“Seperti di Sumbar, energi terbarukan banyak potensinya yang bisa dimanfaatkan. Tapi, pemerintahnya tidak terima dengan alasan merugikan masyarakat, padahal jelas itu menguntungkan,” ungkapnya dalam relis yang diterima padangmedia.com, Kamis (19/5).
Menurut Endre, sudah ada aturan baru Dirjen EBTKE (Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi) yang bisa buat investor nyaman. Tinggal kemauan pemerintah daerah untuk mau merima atau tidak.
Kondisi seakan-akan pembangkit yang mau dibangun bisa merugikan masyarakat bisa menimbulkan sejumlah persoalan. Misalnya, investor sudah ikat kontrak kerjasama, tapi proyek belum dibangun. Izin yang didapat lalu menjadi modal untuk mencari dana.
“Seharusnya kalau sudah ada kesepakatan, genjot pekerjaan itu. Atau kalau gak, PLN harus cari ganti lain, cabut kesepakatannya,” ujarnya.
Padahal, jika aturan dari Dirjen EBTKE dijalankan, target 35 ribu MW menurutnya bisa tercapai. Pada setiap Raker dengan Menteri dan Dirut PLN, ia selalu mendorong target 35.000 MW itu bisa tercapai supaya tidak ada lagi masyarakat di daerah manapun kekurangan listrik.
Sebagai informasi, kebutuhan listrik nasional kita meningkat setiap tahunnya, sekitar 80 persen hingga 90 persen. “Sekarang semuanya tergantung pemerintah daerahnya, mau atau tidak mendukung,” pungkas pria yang akrab disapa Haji Wen itu. (rin/rel)