Pembangunan Sumbar 2017 Harus Berorientasi Peningkatan Daya Saing

Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim dalam Musrenbang Provinsi Sumbar 2017, Senin (18/4). (febry)
Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim dalam Musrenbang Provinsi Sumbar 2017, Senin (18/4). (febry)

PADANG- Rancangan pembangunan Sumatera Barat tahun 2017 mendatang harus berorientasi kepada peningkatan daya saing daerah. Era ekonomi global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut daerah memiliki daya saing sehingga tidak menjadi “penonton di negeri sendiri”.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim mengingatkan hal itu dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sumatera Barat tahun 2017, Senin (18/4). Menurutnya, peningkatan daya saing ini mutlak menjadi perhatian serius dari seluruh SKPD dalam menyusun rencana kerja mengingat era ekonomi global akan banyak kompetitor dari luar negeri baik dari segi produk maupun tenaga  kerja.

“Sumatera Barat harus memiliki persiapan yang matang menghadapi era ekonomi global MEA. Untuk itu pembangunan harus berorientasi kepada peningkatan daya saing,” katanya.

Rencana pembangunan ke depan, lanjutnya, harus menekankan kepada peningkatan sumber daya manusia SDM), kualitas produk daan pengelolaan sumber daya alam (SDA). Sektor-sektor unggulan daerah harus tergarap secara baik dan maksimal.

“Sumatera Barat memiliki sektor unggulan di bidang kepariwisataan, UMKM dan pertanian serta perikanan. Ini harus tergarap secara maksimal disamping peningkatan kualitas SDM, kualitas produk dan pengelolaan SDA,” tambahnya.

Lebih jauh, Hendra menekankan agar rencana pembangunan ke depan agar mengacu kepada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan RPJP nasional sehingga sehingga rencana pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan merupakan aplikasi dari RPJPD dan RPJP nasional serta RPJM.

Musrenbang Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 dibuka oleh Wakil Gubernur Nasrul Abit di Pangeran Hotel, Padang. Musrenbang diikuti oleh SKPD di lingkup pemerintah provinsi, SKPD dari kabupaten dan kota serta sejumlah pihak terkait lainnya. (feb)

print

BERITA TERKAIT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *