PADANG – Dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit memutuskan untuk memeriksa absensi dan menghitung langsung jumlah peserta apel pagi. Hal itu dilakukan Wagub saat menjadi pembina pada apel pagi di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat, Padang, Senin (2/4/2018).
Pemeriksaan kehadiran peserta apel pagi tersebut dilakukan langsung oleh Wagub bersama Sekdaprov Dr. H. Ali Asmar, MPd, asisten, Staf Ahli Gubernur dan Kepala Biro walaupun telah menerima laporan jumlah peserta dari komandan tiap barisan eselon III, per biro dan Satpol PP.
Wagub Sumbar, Nasrul Abit dalam arahannya menjelaskan, ia sengaja memeriksa langsung tiap barisan, terutama eselon III. Karena, kadang-kadang eselon III hanya hadir cuma 30-40 persen saja, tapi kali ini cukup baik.
Kehadiran eselon III pada apel pagi, kata Wagub, sebagai teladan bagi yang lain. Sangat disayangkan jika pejabat eselon III tidak datang yang merupakan pejabat penyelia yang menghubungkan eselon IV dan staf dengan eselon II.
“Bagaimana caranya meningkatkan kinerja jika pimpinan tidak bisa memperlihatkan kualitas diri, disiplin. Sudah semestinya eselon III menjadi panutan bagi dan memonitor ASN di bawahnya, yakni eselon IV dan staf. Saudara memiliki tanggung jawab untuk menata dan memenej. Kalau kita memenej, kita harus jadi panutan. Nah, kalau kita tidak bisa jadi panutan, bagaimana akan memenej orang lain? Bagaimana akan menertibkan orang lain kalau diri sendiri saja tidak tertib?”kata Wagub Nasrul Abit.
Terkait kehadiran dan disiplin itu, selain pesan khusus kepada Eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Nasrul Abit juga mengingatkan ASN peserta apel secara umum agar tidak setengah-setengah menjalankan disiplin dan menghayati tugas. Wagub juga menyinggung sejumlah tuntutan kenaikan tunjangan daerah bagi ASN di lingkungan Pemprov Sumbar. Hal itu sering didengungkan dan terdengar akhir-akhir ini.
Dalam kondisi keuangan daerah yang sempit dan terbatas, anggaran yang akan digunakan untuk mewujudkan hal tersebut tentu dapat menyebabkan anggaran pembangunan daerah tersedot. Dengan kata lain, kenaikan tunjangan daerah secara tidak langsung akan mengurangi berbagai pembangunan di Sumbar yang manfaatnya jelas-jelas dirasakan langsung oleh masyarakat.
Oleh karena itu, seandainya benar ingin dinaikkan, ASN di lingkungan Pemprov Sumbar harus memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, antara lain dengan disiplin, tanggung, jawab, dan kinerja yang optimal.
“Kalau begini kan tidak fair, minta kenaikan tunjangan tapi kehadiran dan hasil kerja masih kurang. Ingatlah jika ada kenaikan berarti ada dana pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat secara langsung akan terpangkas,” kata Wagub. (rin/*)
