PADANG – Sekitar 30 lebih pedagang yang menamakan dirinya Organisasi Para Pengrajin dan Penjual Pakaian Sekolah (P4S) berunjuk rasa ke Gedung DPRD Padang, Senin(29/6). Aksi ini dilakukan menolak kebijakan kewajiban siswa membeli seragam di sekolah.
Ketua para Pengrajin dan Penjual Pakaian Sekolah (P4s), Jasman Tanggo menyampaikan, mereka memiliki bukti dari dua sekolah, yakni SMA 1 dan SMA 12 Negeri Padang yang melalui jalur mandiri mewajibkan siswa baru membayar uang seragam dengan total harga Rp800 ribu-an.
Mereka minta Pemko memberhentikan penjualan pakaian seragam di sekolah. Ia membantah himbauan Dinas agar walimurid dibebaskan membeli pakaian seragam untuk anak mereka.
“Itu bohong besar. Ada bukti SMA/SMP yang jalur mandiri wajib membayar pakaian seragam dari sekolah. Harga-harganya pun di sana jauh di luar nalar kami,” katanya.
Dikatakan, dengan adanya kebijakan seperti itu tentunya akan mematikan usaha mereka. Padahal, para pedagang mengaku sudah berhutang ke bank dan tetangga untuk menstok barang untuk berjual beli.
“Kami sangat kecewa dengan program ini. Nasib kami tidak diperhatikan. Kami tidak pernah sekalipun diajak. Jelas ini seperti palu godam yang mematikan usaha kami,” ungkapnya.
Jasman mengatakan, pedagang berharap DPRD Kota Padang dapat menegur Pemko dan mampu mengambil kebijakan yang lebih memperhatikan nasib para pedagang.
“Jangan dimatikan usaha kami. Kalau tetap tidak ada jalan keluarnya, kami akan mengumpulkan semua pakaian beserta bon lalu mengirim kepada Walikota biar semuanya disuruh membayar kerugian,” katanya geram.
Aksi demo para pedagang pakaian sekolah tersebut diterima Ketua DPRD Kota Padang, Erisman, Wakil Ketua DPRD, Wahyu Iramana Putra, Ketua Komisi IV DPRD Padang, Zulhardi Z Latif, Sekretaris Komisi IV, Maidestal Hari Mahesa dan Anggota Komisi II, Dinul Akbar.
Wahyu Iraman Putra mengatakan, ia berharap kepada Pemko melalui Dinas Pendidikan supaya pedagang dilibatkan dalam pengadaan seragam, sehingga rezeki juga mengalir kepada mereka.
“Pemko harus hati-hati dalam melahirkan kebijakan. Seharusnya kepala dinas serius mendukung program Mahem, yang salah satunya adalah membina para pedagang UKM. Bukan.malah mematikannya,” katanya Wahyu.
Dikatakan juga, Komisi IV akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk membahas permasalahan itu. (baim)
