PADANG – Pasokan garam makan di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) mulai menipis. Penyebab utamanya, pasokan garam tidak merata, cuaca ekstrim disertai kabut.
Kondisi tersebut diketahui saat Komisi II DPRD Padang melakukan sidak ke gudang CV. Garam Tani Makmur Sejahtera Bersama, Kuranji, Kamis (9/2) siang.
Menyikapi hal itu, Komisi II meminta Dinas Perdagangan Kota Padang untuk segera melakukan sidak ke sejumlah pasar untuk menetapkan standar harga. Hal itu untuk mengantisipasi permainan distributor, agen dan peredaran garam tidak beryodium.
Sekretaris Komisi II DPRD Padang, Rafli mengatakan, bila keadaan itu tidak segera diantisipasi, besar kemungkinan garam meja beryodium sulit didapatkan. Mencegah pasokan garam yang bakal menipis itu, ia meminta Pemko melalui Dinas Perdagangan untuk mengambil langkah konkrit sehingga tidak terjadi peredaran garam tak beryodium di Sumbar, khususnya di Kota Padang.
“Langkah seperti ini patut dilaksanakan sesegera mungkin, jangan menunggu pasokan sangat menipis baru diantisipasi. Kami berharap pihak distributor agar bisa membatasi permintaan ke agen agar tidak terjadi kecurangan dalam pendistribusian yang akan berdampak pada kenaikan harga yang seenaknya saja nantinya. Harus diutamakan terlebih dahulu untuk kepentingan pasar agar masyarakat kita tidak bertambah susah apalagi dalam keadaan ekonomi seperti saat ini,” tegas Rafli saat berada CV. Garam Tani Makmur Sejahtera Bersama, Kuranji.
Hal senada disampaikan Azirwan, Anggota Komisi II DPRD Padang. Ia mengingatkan tentang harga standar penjualan garam rumah tangga di pasaran. Ia menilai, menipisnya pasokan garam dikarenakan permintaan tinggi di pasar-pasar. Karena itu, ia meminta kepada pengusaha distributor garam di kawasan Kuranji itu untuk membatasi permintaan agen-agen yang berlebihan. Sebab, akan muncul kekhawatiran penimbunan stok garam di gudang agen yang akan menimbulkan spekulan dan kenaikan harga yang tak menentu.
“Hal ini sudah kami sampaikan secara langsung ke distributor agar tidak melepas secara bebas garam pada agen dalam jumlah banyak,” ujar Azirwan usai sidak tersebut.
Azirwan mengatakan, setelah melihat gudang secara langsung, memang tidak ada penimbunan. Bahkan, sejumlah data pendistribusian juga telah dikantongi sebagai bahan pembahasan di DPRD. Namun untuk kebutuhan garam itu perlu dari awal untuk diantisipasi.
Sementara, Lukmanul Hakim, pemilik sekaligus distributor Garam Tani Makmur Sejahtera Bersama di Sumbar mengatakan, garam yang mereka edarkan itu merupakan garam berkualitas, garam makan kualitas nomor satu. Bahkan, mengatisipasi hal itu, pihaknya telah menghubungi sejumlah perusahaan atau produksi garam di sejumlah daerah. Baik Medan, Bengkulu dan Sibolga. Hanya saja, kebutuhan tidak mencukupi. Oleh karenanya, pendistribusian akan dilakukan secara bertahap dan permintaan agen akan dibatasi.
Dikatakan, pihaknya fokus peredaran ke pasar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Untuk agen akan sedikit diberi batasan guna menghindari hal tidak diinginkan. Ia juga sempat memikirkan untuk melakukan impor dari luar negeri, namun kelangkaan bahan baku garam industri merupakan dampak dari keputusan pemerintah menunda penerbitan aturan impor garam. Saat ini belum ada respon dari kementerian untuk melakukan impor.
Dijelaskan, sisa pasokan garam untuk Sumbar tinggal 1287 ton ditambah pasokan dari PT Garam 200 ton. Kebutuhan komoditi itu memang sudah sangat tipis. Maka, perlu antisipasi sejak dini. Pasalnya, secara keseluruhan komoditi strategis ini buat daerah sebesar 2500 ton per bulan. Dari total sisa jumlah itu, dibutuhkan pasokan garam 1013 ton lagi untuk memenuhi pangsa pasar. Walau di Kota Padang rata-rata per bulan peredaran di pasar sebanyak 1900 ton/bulan. (baim)