PASAMAN – Direktur Pelayanan Sosial Dasar Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Bito Wikantosa mengatakan, penurunan angka stunting menjadi target dan prioritas nasional yang perlu ditanggulangi melalui kerjasama lintas sector sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019.
Menurut Bito Wikantosa, dengan mengarahkan Kementerian/Lembaga untuk berkoordinasi, maka program masuk desa menjadi terpadu serta perencanaan dan penganggaran di desa menjadi efektif dan turut berkontribusi dalam mencegah dan menurunkan stunting.
Hal tersebut dikatakannya saat menggelar sosialisasi kebijakan pembangunan sumberdaya manusia dalam upaya pencegahan stunting di Nagari di Gedung Syamsiar Thaib Lubuk Sikaping, Senin (1/4/2019).
Dia mengatakan, upaya menurunkan angka stunting butuh dukungan kebijakan, fasilitasi serta anggaran. Tahun 2019, katanya, Pemerintah Pusat sudah menetapkan Kabupaten Pasaman merupakan salah satu daerah dari 160 Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah prioritas pencegahan stunting nasional.
“Semoga target penurunan stunting di Kabupaten Pasaman ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan kita,” harapnya.
Sementara itu, Bupati Pasaman, Yusuf Lubis menambahkan, menurut data tahun 2018 yang dirilis Kementerian Pedesaan PDT dan Transmigrasi, Kabupaten Pasaman merupakan Kabupaten yang menjadi fokus penderita stunting.
Diakuinya, secara umum, penderita stunting yang menyebabkan anak-anak gagal tumbuh dan berkembang secara normal karena masih rendahnya ketersediaan air bersih dan kurang baiknya sanitasi lingkungan sekitar.
“Melalui momentum sosialisasi ini, kita berharap kepada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi agar dapat membantu alokasi anggaran untuk pemenuhan sarana air minum melalui program Pamsimas, dan program penyediaan air bersih lainnya dan perbaikan sanitasi lingkungan di Nagari penderita stunting, pengadaan jamban, bantuan rehab rumah dan perbaikan drainase,” pinta Bupati. (riki)
Komentar