PADANG – Koalisi tujuh partai di DPRD Kota Padang tak berumur panjang. Wakil Ketua DPC Hanura Agusman BL mengatakan, Fraksi Hanura akan mencabut atau menarik diri dari koalisi tujuh partai tersebut.
Dikatakan bahwa dalam hal itu fraksi telah mencaplok kewenangan DPC Hanura. Fraksi tidak melakukan pemberitahuan dan rapat interen terlebih dahulu dengan DPC dalam menentukan koalisi. Padahal, seharusnya itu melalui berbagai proses.
“Tidaklah gampang. Kami harus mendapatkan izin dari DPD dulu untuk menentukan koalisi,” katanya pada wartawan, Kamis (29/1).
Menurutnya, koalisi yang ada saat ini arahnya tidak jelas. Agusman mengatakan baru mengungkapkan hal itu sekarang karena harus menyikapi secara hati-hati dahulu.
“Setelah diadakan rapat interen, baru kita keluarkan rekomendasi untuk mencabut keikutsertaan dalam koalisi tersebut,” katanya.
DPC Partai Hanura Kota Padang, katanya, akan segera menyurati fraksi terkait pencabutan keikutsertaan dalam koalisi besar tersebut.
“Secara etika, mereka yang ada di fraksi harus melakukan koordinasi dengan DPC. Dalam menentukan apakah ikut bergabung dengan koalisi atau tidak,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Hanura DPRD Padang, Yendril ketika dikonfirmasi tidak bisa dihubungi. Begitu juga dengan Osman Ayub dan Zaharman, tidak ada di gedung DPRD Padang dan handpone mereka tidak aktif.
Seperti diberitakan sebelumnya, sekitar dua minggu lalu, lima fraksi yang terdiri dari tujuh partai di DPRD Padang mengumumkan pembentukan koalisi besar dengan tujuan menyukseskan program pemerintah kota setempat dalam mempercepat pembangunan serta terus mengawasi setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Tujuh partai dimaksud adalah Gerindra, Demokrat, Golkar, PDI Perjuangan, Hanura, PKB, dan PBB. Dengan terbentuknya koalisi lima fraksi tersebut, maka empat fraksi lainnya berada di luar koalisi, yaitu Fraksi Nasdem, Fraksi PAN, Fraksi PPP dan Fraksi PKS. (baim)