PADANG – Komisi I DPRD Kota Padang melakukan kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Kota Depok, Selasa (24/9). Didapati proses penyusunan APBD 2020 Kita Depok terintegrasi dan anti repot.
Kenapa demikian ? Dijelaskan anggota Komisi I DPRD Padang, Budi Syahrial, Pemko Depok mengembangkan sistem informasi sendiri dalam proses penyusunan APBD mereka. Setiap OPD diberikan token atau password sendiri untuk masuk ke sistem informasi rencana anggaran APBD. Pusat datanya berada Dinas Komunikasi dan Infirmatika, sedangkan sistemnya dikembangkan oleh Bappeda.
“Bahkan dana pokir dari 50 orang anggota DPRD Kota Depok, dianjurkan masuk ke sistem. Anggota legislatif tersebut juga diberi password tersendiri dan dikerjakan oleh sekretariat fraksi masing-masing untuk diletakkan pada pos -pos yang di inginkan,” terangnya.
Selain itu untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tetap dipakai dan diintegrasikan. Semua proses dapat dibaca oleh semua pihak dan terbuka untuk diakses bagi yang berkepentingan.
“Model ini dikembangkan agar setiap nomor rekening belanja langsung dengan berbagai kegiatan dapat dikontrol dengan baik dan terkunci. Ke depan menimbulkan transparansi anggaran dan akuntabilitas anggaran kota yang baik, ” ujarnya.
Menurutnya, dibandingkan dengan Kota Padang, hal yang telah dilakukan Pemko Depok ini perlu ditiru, sehingga setiap OPD dan legislator dapat bekerja nyaman tanpa harus repot berkoordinasi.
Sebagaimana diketahui Depok mengalami laju pertumbuhan ekonomi 7 persen pertahun. Tingkat mobilitas penduduk tinggi karena menjadi penyangga DKI Jakarta. Tingkat kemiskinan warga kota Depok berdasarkan data BPS hanya 4 persen dengan IPM sudah pada angka 8.0.
Depok berkembang jadi metropolitan baru dengan pembangunan 7 tower apartemen dan pengembangan sejumlah wilayah menjadi tempat pariwisata dan pendidikan. Untuk PAD terbesar Depok dari BPHTB dan PBB serta pajak hotel dan restoran dengan jumlah total PAD 1.2 triliun. Kota Depok secara administratif terdiri dari 11 kecamatan dan 63 kelurahan dengan total penduduk 2.3 juta jiwa.
Rombongan kunjungan kerja Komisi I DPRD Kota Padang ke Bappeda Kota Depok diterima oleh Reni Siti Nuraeni salah seorang Kabid dari Bappeda Kota Depok (bim)
Komentar