Ombudsman Nilai Padang Belum Sukses Selenggarakan UN

 

PADANG- Ombudsman Sumatera Barat menenggarai ada “mafia” di pusaran pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di Kota Padang. Bisa jadi sebagai bisnis untuk meraup keuntungan pribadi atau sekedar niat untuk menghancurkan citra pendidikan di kota ini. Hampir setiap hari ditemui kertas seperti kunci jawaban beredar di sekolah yang memakai sistim ujian berbasis kertas.

Kepala Ombudsman Sumatera Barat Yunafri mengungkapkan hal itu, Kamis (7/4). Menurutnya, kertas seperti lembaran jawaban itu ditemui di beberapa tempat seperti warung di sekitar sekolah, di jalan dan sebagainya. Memang belum bisa dipastikan apakah kertas yang ditemui itu lembar jawaban atau bukan.

“Bila memang ternyata benar itu adalah kunci jawaban berarti ada kebocoran yang disengaja,” katanya.

Yunfari menambahkan, Ombudsman sengaja telah mengumumkan temua kertas menyerupai lembar jawaban tersebut sejak hari pertama pelaksanaan UN SLTA Senin(4/4) lalu. Tujuannya adalah agar tidak ada lagi ditemukan hal serupa pada UN hari kedua.

“Namun pada kenyataannya, masih saja ditemukan. Seperti pada saat pelaksanaan UN untuk mata ujian Bahasa Inggris, kami menemukan 42 lembar kertas menyerupai lembar jawaban,” ujarnya.

Dia menilai, Kota Padang belum sukses menyelenggarakan UN. Meskipun UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa, namun setidaknya temuan-temuan tersebut menjadi pelajaran. Kemungkinan adanya pelaku yang tidak bertanggungjawab dalam menyebarnya kertas menyerupai lembar jawaban tersebut, sebaiknya kordinasi dengan pihak keamanan lebih ditingkatkan lagi sehingga pelaku bisa ditangkap dan motifnya bisa diketahui.

Dia melanjutkan, apa yang terjadi pada pelaksanaan UN SLTA ini bisa menjadi pelajaran bagi Kota Padang dan daerah-daerah lain di Sumatera Barat pada saat pelaksanaan UN SLTP yang akan digelar bulan depan atau pelaksanaan UN di tahun selanjutnya. Dengan demikian, tidak ada lagi oknum-oknum yang bisa mencoreng citra pendidikan di Padang khususnya dan Sumatera Barat umumnya.

Sementara itu, secara fasilitas, satu sekolah yang menerapkan UN berbasis komputer dinilai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang sudah memadai. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Padang, sekolah yang melaksanakan UN berbasis komputer sudah didukung perangkat komputer yang memadai.

“Fasilitas pendukung sudah memadai. Ada 150 unit komputer untuk UN di SMK ini,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Iswandi Muchtar.

Namun, peserta UN di SMKN 2 Padang yang seharusnya diikuti 406 siswa, ternyata yang hadir hanya 403 siswa. Tiga siswa yang sudah terdaftar sebagai peserta UN di sekolah tersebut tidak ikut UN karena sudah menikah dan meninggalkan bangku sekolah. Iswandi menyatakan mendapat keterangan tersebut dari Kepala SMKN 2 Padang, Raymon saat kunjungan Komisi IV ke sekolah itu. (baim).

print

BERITA TERKAIT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *