BANDUNG- Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat berkunjung ke Jawa Barat dalam rangka optimalisasi program percepatan akses keuangan daerah. Provinsi Jawa Barat diketahui sebagai salah satu provinsi terbaik dalam hal kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TAPKD) secara nasional.
Kunjungan yang dilaksanakan melalui kegiatan Media Gathering tersebut mengikutsertakan 15 orang wartawan dipimpin Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat Roni Nazra didampingi Deputi Direktur OJK Sumatera Barat Rifki Ramadansyah. Kunjungan ke OJK Provinsi Jawa Barat diterima Kepala Perwakilan OJK setempat Imansyah Bersama tiga orang analis yaitu Iman Kadarusman, Miftah Budiman dan Eka Krida.
Kepala Perwakilan OJK Sumatera Barat Roni Nazra mengakui, Jawa Barat berhasil dalam penerapan program percepatan akses keuangan daerah. Untuk itu, Sumatera Barat ingin mendalami strategi yang dilakukan untuk dapat juga dilaksanakan nantinya.
“Percepatan akses keuangan ini penting untuk mendorong masyarakat memiliki literasi dan inklusi dalam pengelolaan keuangan sehingga meningkatkan perekonomian,” ungkap Roni membuka pertemuan dengan OJK Provinsi Jawa Barat tersebut, Jumat (29/11/2024).
Roni menerangkan, dengan percepatan akses keuangan tersebut, masyarakat semakin memahami cara mengelola keuangan baik untuk disimpan maupun untuk permodalan. Bagaimana masyarakat bisa memperlakukan uang yang dimiliki dengan bijak dengan menyimpannya dalam bentuk tabungan atau investasi. Demikian juga dengan pemahaman terkait mendapatkan akses pembiayaan atau permodalan dari lembaga jasa keuangan.
Dalam kesempatan itu, Analis Senior OJK Jawa Barat Iman Kadarusman memaparkan, upaya peningkatan kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TAPKD) Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, investor, pelaku usaha dengan memaksimalkan penggalian potensi sumber ekonomi unggulan daerah.
Tahun 2019, Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan TPAKD Awrd untuk kategori Pendorong Akses Keuangan Melalui Sektor Unggulan Daerah. Kebijakan yang diterapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif antara lain akses pembiayaan KUR, peningkatan produktivitas dan pengembangan ekonomi lokal melalui pemanfaatan dana desa.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki program One Village One Company (OVOC) dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan potensi desa. Setiap desa didorong memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mejadi badan usaha yang mapan sesuai dengan potensi yang dimiliki.
Dampak positif dari optimalisasi BUMDes tersebut menurut Iman antara lain masyarakat desa mudah mendapatkan akses produk dan jasa keuangan melalui BUMDes sebagai agen Laku Pandai. Kemudian BUMDes dapat menjalin kerja sama dengan Lembaga formal untuk pengembangan usaha.
“Masyarakat dari berbagai kalangan profesi pekerjaan termasuk petani telam memahami produk pension lembaga keuangan dan memanfaatkannya. Melalui perencanaan keuangan yang baik, masyarakat merancang dana pensiun yang bisa dinikmati di hari tua,” ujarnya.
Dia menerangkan, dari 5.312 desa yang ada di Jawa Barat terdapat sebanyak 5.021 BUMDes serta unit simpan pinjam di 1.979 desa. Ribuan desa juga telah terlayani oleh perbankan baik bank pemerintah maupun bank swasta dan BPR yang bisa diakses untuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan produk kredit perbankan lainnya. Tahun 2022 Jawa Barat meraih TPAKD Award sebagai Provinsi Terbaik dalam Implementasi Pembiayaan Melalui Pola Kemitraan.
Sementara tahun 2024 ini, lanjutnya, program kerja TPAKD Provinsi Jawa Barat adalah Regenerasi Petani. Program ini merupakan pengembangan bagi para petani muda pada berbagai komoditas pertanian, kehutanan dan perikanan yang dilakukan melalui bimbingan teknis, asistensi pendampingan serta penyediaan fasilitas pembiayan serta pemasaran melalui lembaga jasa keuangan.
Dia memaparkan, Program Regenerasi Petani merupakan program pengembangan yang melibatkan generasi milenial dan memanfaatkan teknologi secara tepat guna agar tercipta ekosistem pertanian yang mandiri, maju dan berkelanjutan. Tujuannya untuk membantu pemulihan ekonomi daerah setelah pandemi Covid-19.
“Program ini diharapkan mengurangi permasalahan ketersediaan tenaga kerja pertanian, mendorong generasi milenial tertarik menjadi petani dengan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan pertanian yang maju, mandiri dan modern serta menumbuhkan kewirausahaan muda,” paparnya.
Sesuai dengan namanya, tentunya program tersebut menyasar generasi milenial dalam rentang usia 19 hingga 39 tahun. Ditargetkan akan menjaring lima ribuan petani milenial dengan pendapatan minimal Rp4 juta per bulan yang dihitung berdasarkan Hari Orang Kerja (HOK) petani dan laba bersih dari usaha pertanian.
Salah satu komoditas dalam program tersebut adalah peternakan domba yang meskipun secara umum ada di seluruh daerah di Jawa Barat namun dipusatkan di Kabupaten Garut karena dekat dengan salah satu industri peternakan yang menjadi off taker. Kondisinya, peternak tekendala pemasaran dan akses permodalan sementara perusahaan off taker terkendala kapasitas produksi karena keterbatasan areal kendang. Pihak bank yang bekerja sama dalam perjanjian tersebut telah menyalurkan kredit per Juni 2024 sebesar Rp3,8 miliar dengan Non performing Loan (NPL) 0 persen.
Deputi Direktur OJK Provinsi Sumatera Barat Rifki Ramadansyah dalam kesempatan itu menilai program tersebut sangat bermanfaat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu pihaknya akan mendalami lebih lanjut program OJK Jawa Barat untuk dipelajari dan nantinya bisa diadopsi untuk diterapkan di Sumatera Barat.
“Ini sangat menarik dan kami akan mendalami ini lebih lanjut untuk bisa dikembangkan juga di Sumatera Barat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor potensial yang dimiliki,” kata Rifki. F
