MENTAWAI – Bank Indonesia siap mendukung program pemerintah Kepulauan Mentawai dalam bidang dunia pariwisata. Salah satunya menyokong dibukanya money changer di Mentawai. Karena itu akan dilakukan survei di beberapa lokasi.
Syarat untuk membangun money changer haruslah berbadan hukum. Jadi untuk sementara, transaksi penukaran uang (money changer) belum bisa dilakukan di Mentawai. Langkah untuk membangun money changer di Mentawai adalah dengan bekerjasama dengan pihak hotel yang memiliki izin.
“Ini salah satu bentuk upaya bisa terbentuknya money changer di Mentawai,” kata Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumatera Barat, Endy Dwi Tjahjono saat berada di Mentawai, Senin (19/2).
Saat ini, yang memiliki izin money changer di Sumatera Barat baru ada 13. Sebelumnya masih 7. BI mendorong yang belum memiliki izin untuk bisa mengurus izin tersebut dan juga masih ada yang menyusul untuk mengurus izin.
Menurutnya, sepanjang ada wisatawan asing datang ke Mentawai, sangat penting akan keberadaan money changer. Karena, itu akan memudahkan para wisatawan mancanegara menukarkan uangnya. Mereka juga wajib menukarkan uang valas ke rupiah sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Lebih jauh dikatakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang baik akan mampu mewujudkan pengelolaan fiskal daerah yang semakin sehat dan berkelanjutan serta mempercepat pembangunan ekonomi dalam penguatan pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya kerja sama pemerintah daerah dengan BI yang diharapkan dapat memberikan dukungan optimal bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi serta keuangan di daerah.
Menurutnya, dalam waktu dekat, BI akan membuka empat program kegiatan di Mentawai. Salah satunya melakukan survei maping dalam bentuk sektor pengembangan ekonomi yang sangat diminati masyarakat setempat. Selain itu, BI akan melakukan penukaran uang lama serta menyiapkan kebutuhan-kebutuhan proyek infrastruktur dalam bentuk apapun dalam jangka waktu lima tahun.
Kegiatan tersebut baru pertama kali dilakukan di Kepulauan Mentawai untuk mendorong pengembangan ekonomi. Rapat pembahasan rencana pengembangan ekonomi di daerah, lanjut Endy, guna memastikan tercapainya stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan serta berkualitas. (ers)
