SOLSEL – Keluhan Camat Sangir, Kabupaten Solok Selatan (Solsel) Dahrizal terkait kondisi kantor kecamatan dan rumah dinas yang memprihatinkan, justru mendapat “semprotan” anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Keluhan tersebut disampaikan Dahrizal saat memberikan sambutan pada pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di kantor Kecamatan Sangir, Rabu (3/2/2021).
“Jangankan mendapatkan bangunan kantor dua lantai, kondisi kantor yang ada saat ini pun memprihatinkan,” kata Dahrizal.
Menurutnya, kondisi bangunan kantor sudah banyak mengalami kerusakan. Dinding bangunan banyak yang retak, atap bocor dan kerusakan lainnya. Kondisi yang sama juga terjadi pada rumah dinas camat.
“Dinas PUPR telah melakukan kajian teknis pembangunan kantor, informasi dananya menghabiskan sekitar Rp200 juta. Namun sampai hari ini belum ada kejelasannya,” ujarnya.
Dahrizal mengaku pernah berbincang dengan camat lain. Dari perbincangan tersebut, diketahui kecamatan tersebut mendapatkan dana rehab Rp367 juta dari dana pokok – pokok pikiran (Pokkir) anggota DPRD.
“Namun Kecamatan Sangir tidak mendapatkan dana tersebut,” bebernya.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Solsel Aprizal Candra menegaskan, Camat Sangir kurang membangun komunikasi dengan DPRD.
“Padahal setiap tahun ada Musrenbang, penyusunan program kegiatan dan penganggaran. Tapi Camat Sangir kurang melakukan komunikasi dengan DPRD,” katanya.
Aprizal mengingatkan, kondisi seperti yang dialami kantor Kecamatan Sangir itu bisa terjadi karena sistem koordinasi dan komunikasi yang tidak terjalin.
“Kenapa kondisi kantor camat begini? Karena kurang membangun sistem komunikasi dan koordinasi. Ini harus menjadi evaluasi,” ujarnya.
Aprizal menegaskan, ke depan, Camat Sangir hendaknya dapat membangun komunikasi yang baik dengan DPRD.
“Perencanaan pembangunan itu tidak hanya sesuai dengan keinginan tapi juga sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran,” tegasnya.
Dia memaparkan, prioritas pembangunan yang telah disepakati oleh Pemkab bersama DPRD di dalam APBD tahun 2021 adalah peningkatan tata kelola pemerintahan.
Termasuk di dalamnya peningkatan infrastruktur dan fasilitas untuk peningkatan kualitas pelayanan. Juga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Dari sisi DPRD, kami berharap seluruh OPD Pemkab Solsel dapat menerjemahkan prioritas program tersebut ke dalam rencana kerja untuk mencapai target pembangunan daerah,” tandasnya. (Sis)
