JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri BUMN hanya diperlakukan seperti ‘korporasi swasta’ yang mengedepankan pendekatan bisnis semata, atau yang sering didengungkan sebagai pendekatan ‘business to business’.
Hal ini disampaikan pada pembukaan Rakernas I PDI Perjuangan di Hall D JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (10/1).Pada Rakernas yang dihadiri Presiden Joko Eidodo dan Wapres Jusuf Kalla ini presiden kelima RI ini
menyindir Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini yang sudah berbeda dengan amanat konstitusi. Megawati berkata BUMN cenderung mengedepankan bisnis.
Mega menegaskan padahal konstitusi telah mengamanatkan, bahwa peran BUMN sebagai salah satu soko guru perekonomian nasional, untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, sebut Megawati Indonesia sudah semestinya bersandar pada ‘ekonomi sektor Negara.
Pada rakernas yang bertemakan ‘Mewujudkan Trisakti Melalui Pembangunan Nasional Semesta Berencana Untuk Indonesia Raya’ ini ia menekankan inilah saat yang tepat agar cabang-cabang ekonomi yang vital, yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan menyangkut kepentingan umum, kembali pada prinsip konstitusi, yaitu dimasukkan kembali dalam ranah ‘ekonomi sektor Negara.
Atas dasar itu, jelas Mega PDI Perjuangan memberikan perhatian khusus melalui perubahan Undang-undang tentang BUMN. Selain itu, ia menyampaikan pembentukan Pansus Angket Pelindo II, oleh Fraksi PDI Perjuangan di parlemen disebut sebagai pintu masuk untuk mengembalikan tata kelola BUMN sesuai perintah konstitusi.
Ketum PDI Perjuangan itu menyatakan jika BUMN dikelola secara baik, maka dapat memberikan kontribusi optimal kepada pembangunan negara.
Mega juga mengatakan BUMN harus dikembalikan menjadi alat negara, sebagaimana sikap politik PDI Perjuangan pada Kongres IV, 2015. “Untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui fungsi re-distributif, membuka akses permodalan, dan meningkatkat produktifitas rakyat,” ucapnya.
Pada pembukaan Rakernas I ini juga dihadiri mantan Wakil Presiden RI, Try Soetrisno, Ketua MPR, Zulkifli Hasan, Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan, Wakil Ketua MPR, Fadli Zon, serta sejumlah kepala daerah, seperti Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Kegiatan Rakernas I yang juga bertepatan dengan HUT ke 43 PDI perjuangan ini ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Megawati Soekarno putri dan menyerahkan potongan tumpeng ini kepada Presiden Jokowi dan wapres Jusuf Kalla. (tumpak)
